Pencarian

**(1) Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 2 ayat ( 1) huruf a dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah. **(2) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan huru

**(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan DAK** Nonfisik kepada masing-masing penenma melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Aloka

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/ dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 sehingga Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, Dana TKG ASN Daerah, Dana BOP PAUD Dana BOP Kesetaraan dan DAK Nonfisik

Persyaratan penyaluran DAK Nonfisik berupa laporan realisasi DAK Nonfisik tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dan ### Pasal 28 ayat (6) huruf a dikecualikan untuk Daerah yang baru pertama kali menerima penyaluran DAK Non

Ketentuan mengenai: - contoh format rencana penggunaan Dana BOP PAUD, BOP Kesetaraan dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; - contoh format laporan realisasi pembayaran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG

**(1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar** wilayah NKRI sebagaimana dimaɸsud dalam Pasal 2 ayat (2) hurufb, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI. **(2) Dalam hal Barta berupa dana sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) dialihkan ke

**(1) Untuk menampung dana yang dialihkan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak harus membuka Rekening Khusus pada Bank Persepsi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). **(2) Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana di:qiaksud** pada ayat (1)

Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diinvestasikan pada instrumen investasi. -e:

**(1) Investasi atas dana yang dialihkan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk: - SBN Republik Indonesia; - obligasi Badan Usaha Milik Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 7 --- - 7 - - obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki

**(1) Investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada** instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 6 ayat (2) dapat digunakan sebagai jaI?J,inan dalam mGmperoleh · fasilitas kredit dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway. **(2) Persetujuan

**(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Gateway sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bank, Manajer Investasi, dan/atau Perantara Pedagang Efek han..:is memenuhi kriteria sebagai berikut: - untuk Bank: 1. · harus merupakan Bank Persepsi yang ditetapkan oleh Menteri

**(1) Gateway harus .menyampaikan laporan mengenai** posisi realisasi pengalihan dan investasi Wajib .Pajak setiap bulan clan/atau setiap terjacli pengalihan Harta Wajib Pajak antar Gateway. ,(2) Laporan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) · clilakukan oleh Gateway selama 3 (tiga) t

**(1) Direktorat Jencleral Pajak clapat meminta klarifikasi** kepacla Gateway clalam hal Gateway ticlak memenuhi ketentuan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 9 dan . ### Pasal 10 ayat (1) clan ayat (2). **(2) Berclasarkan hasil klarifikasi sebagaimana climaksucl

Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. BABIV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASJLAN P

Negara asal dan nama eksportir dan/atau eksportir produsen produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: DISCLAIMER Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami i

**(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:** - tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau - tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilaku

**(1) Besaran Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya** terhadap barang 1mpor Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) yang: - dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesai

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga berlaku dalam hal terdapat: - perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 18; dan/atau - perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran

( 1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal Anggaran un tuk bagian anggaran Kernen terian /Lem baga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretar

( 1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada PPA BUN dengan melampirkan dokumen pendukung se bagai beriku t: