Pencarian

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan k

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan temb

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reklamasi hutan di wilayah KPH-nya. (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gube

(1) SUN dengan kupon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa SUN dengan: a. tingkat kupon tetap; atau b. tingkat kupon mengambang. (2) SUN dengan tingkat kupon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SUN yang m

(1) Penetapan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SBSN Ritel yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling lambat pada hari terakhir masa penawaran dan disampaikan kepada publik. (2) Penetapan hasil pe

(1) Bank Pelaksana menyediakan dana untuk KUPS. (2) Bank Pelaksana menyalurkan dan menatausahakan KUPS.

(1) Penetapan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN Ritel yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sebelum atau paling lambat pada hari terakhir masa penawaran, dan disampaikan kepada publik. (2) Pene

(1) Penetapan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN Ritel yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sebelum atau paling lambat pada hari terakhir masa penawaran, dan disampaikan kepada publik. (2) Pene

(1) Penetapan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilakukan sebelum masa penawaran dan disampaikan kepada publik. (2) Penetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud dala

(1) Profil atau kumpulan data dan informasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan profil data dan informasi Ekosistem Mangrove. (2) Format profil data dan informasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dala

(1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan pada seluruh wilayah kerja yang ditetapkan. (2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan. (3) Rencana pengelolaan hutan terdiri dari : a. Rencana

(1)Pegawai KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administrasi, meliputi: a. pangkat dan golongan/ruang; b. hasil penilaian kinerja; dan c. tingkat pendidikan formal. (2)Persyaratan administrasi pegawai KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada

(1) Pengangkutan dari titik kumpul di desa/tempat tinggal asal sampai dengan SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan rute angkutan. (2) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. dari titik kumpul di desa/tempat tinggal asal ke

(1) SUN dengan kupon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa SUN dengan: a. tingkat kupon tetap; atau b. tingkat kupon mengambang. (2) SUN dengan tingkat kupon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SUN yang m

(1) Penetapan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SBSN Ritel yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling lambat pada hari terakhir masa penawaran dan disampaikan kepada publik. (2) Penetapan hasil pe

(1) Bank Pelaksana menyediakan dana untuk KUPS. (2) Bank Pelaksana menyalurkan dan menatausahakan KUPS.

(1) Setiap KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani wajib menyiapkan Sumberdaya Manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Brigdalkarhutla. www.peraturan.go.id 2