Pencarian

**(1) Calon Analis Kebijakan yang berasal dari luar Unit Kerja** Instansi Pusat, dapat diangkat dalam JFAK apabila yang bersangkutan direncanakan untuk ditugaskan dalam Unit Kerja lnstansi Pusat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan analisis, perumusan kebijakan, dan/atau rekomendasi

Analis Kebijakan yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai JenJang jabatan fungsional terakhir, apabila tersedia lowongan kebutuhan JFAK.

Pemberhentian jabatan dan pengangkatan kembali dari JFAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 25 --- - 25 - KODE ETIK

( 1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: - batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga untuk Tahun Anggaran 2022; - referensi penyusunan prakiraan maju; www.jdih.kemenke

**(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, dan SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b berfungsi sebagai batas terti

**(1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan** satuan biaya untuk SBK Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/ atau reviewer. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - **

**(1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. **(2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II ya

… dan --- - 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pasal3 (1) Wajib Pajak dalam negeri: - berbentuk Perseroan Terbuka; - dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh pe

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. ---

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi: - laporan bulanan; clan - laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu

(1) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, dengan menggunakan f

**(1) Bank Penatausaha sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 9 huruf b terdiri dari: - Kantor Cabang; dan - Kantor Cabang Koordinator. **(2) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) huruf a berkewajiban: - menerima angsuran pelunasan Piutang Negara Pada P

**(1) Perusahaan Inti dan Dinas menyetor angsuran** Petani ke Kantor Cabang dengan dilampiri daftar nama Petani dan nomor kapling. **(2) Petani yang menyetor angsuran secara langsung ke** Kantor Cabang, menyerahkan salinan bukti setoran ke Perusahaan Inti atau Dinas. **(3) Kantor Cabang me

**(1) Rekonsiliasi dilaksanakan oleh:** - Kantor Cabang Koordinator; - Direktorat Jenderal Perkebunan; dan - Direktorat Jenderal Perbendaharaan. **(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** diselenggarakan pada: - bulan Juli untuk semester I; dan - bulan Februari

Hasil Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud dalam ### Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 7 --- -7- Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri nu mulai berlaku, perjanjian kerjasama yang te

**(1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar** wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI. ( 1 a) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan ke dalam R

**(1) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat** **(3) telah diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI** dalam bentuk investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, investasi dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya

**(1) Investasi atas dana yang dialihkan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk: - SBN Republik Indonesia; - obligasi Badan Usaha Milik Negara; - obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah; - investasi keuangan pada Bank Pers

**(1) Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan** pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditarik setiap triwulan pertama pada tahun berikutnya atau pada saat jangka waktu minimal investasi sejak dana ditempatkan di Rekening Khusu