Pencarian

(1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan membentuk tim Uji Kompetensi. (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang 1nembid

Tugas tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: - menyusun standar kompetensi penyesua1an (inpassing) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, dalam hal belum terdapat standar kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah; - melakukan verifikasi ter

( 1) Instansi Pusat/Instansi Daerah yang telah mendapatkan penetapan KJFPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat melaksanakan penyesuaian ( inpassing) J abatan Fungsional Penilai Pemerintah selama peri ode penyesuaian (inpassing). (2) Pejabat yang memiliki kewe

SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan dari atasan langsung Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang bersangkutan. ---

Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 8 --- - 8 -

**(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan** laporan pos1s1 kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimb

Ketentuan mengenai: - Format surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 7; i www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 10 --- - 10 - -

**(1) Enterprise architecture Kementerian Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan metode strategis untuk mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan secara lebih efektif dan efisien dengan mendefinisikan, memetakan, menye

**(1) Chief information officer Kementerian Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 dilaksanakan oleh: - pejabat pimpinan unit eselon I; - pejabat pimpinan Unit Non Eselon; atau - pejabat pimpinan tinggi madya, yang ditetapkan dalam Keputusan

**(1) Chief information officer unit eselon I sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 dilaksanakan oleh: - pejabat pimpinan unit eselon II yang menangani TIK; - pejabat pimpinan tinggi pratama; atau jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 12 --- - 12 -

**(1) Chief information officer Unit Non Eselon sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 dilaksanakan oleh: - pejabat satu tingkat di bawah pimpinan tertinggi pada Unit Non Eselon yang menangani TIK; atau - pejabat di lingkungan Unit Non Eselon yang ditunjuk oleh

**(1) Ketua keamanan informasi (chief information security** officel'} Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c angka 1 dilaksanakan oleh: - pejabat pimpinan unit eselon I; - pejabat pimpinan Unit Non Eselon; atau - pejabat pimpinan tinggi madya, y

**(1) Ketua keamanan informasi (chief information security** officel'} unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c angka 2 dilaksanakan oleh: - pejabat pimpinan unit eselon II yang menangani TIK; - pejabat pimpinan tinggi pratama; atau - pejabat di lingkunga

**(1) Chief enterprise architecture Kementerian Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 1 dilaksanakan oleh: jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 15 --- - 15 - - pejabat pimpinan unit eselon I; - pejabat pimpinan Unit Non Eselon; - pejabat pimpi

**(1) Chief enterprise architecture unit eselon I sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 2 dilaksanakan oleh: - pejabat pimpinan unit eselon II; - pejabat pimpinan tinggi pratama; atau - pejabat di lingkungan masing-masing unit eselon I yang ditunjuk oleh pimp

**(1) Unit TIK Eselon I dan Unit TIK Non Eselon sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 13 huruf g angka 2 dan angka 3 mempunyai tugas dan tanggungjawab di antaranya: - mengelola Aplikasi Khusus; jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 18 --- - 18 - - mengelola data Kementerian

Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h di antaranya: - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

**(1) Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh: - Unit TIK Pusat; - Unit TIK Eselon I; dan/ atau - Unit TIK Non Eselon. **(2) Pengembangan aplikasi dan basis data oleh Unit TIK di** Lingkungan Kementerian Keuangan dilak

**(1) Untuk mendukung pengelolaan keamanan informasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dibentuk organisasi keamanan informasi. **(2) Organisasi keamanan informasi sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) terdiri atas: - organisasi keamanan informasi tingkat Kementerian K

( 1 ) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 h uruf a, terdiri a tas: - pendidikan; - Pemeriksaan; - Pemeriksaan Bukti Permulaan; - Penyidikan; dan - pengembangan profesi. (2) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri atas