Pencarian

**(1) Untuk Pencipta, Inventor, dan/atau Pemulia** perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. **(2) Dalam hal Pencipta, Inventor, dan/ atau Pemulia lebih** dari 1 (satu) orang, ketentuan pemberian lmbalan sebagaim

Ketentuan pemberian Imbalan dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Imbalan pada satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, kecuali ketentuan mengenai penyetoran hasil PNBP Royalti Hak Cipta, Paten

**(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat** **(1) atau Pasal 3 ayat (1) harus diajukan kepada** Direktur J enderal secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagai

**(1) Dalam hal terdapat gangguan operasional sehingga** Portal Direktorat J enderal Bea dan Cukai tidak dapat dioperasikan, keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara manual dalam bentuk tulisan melalui Kantor Bea dan Cukai terdekat dengan menggunak

**(1) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hams menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang hams dibayar. **(2) Bentuk dart jaminan sebagaimana dimaksud pada** ayat (1), sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang m

**(1) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hams menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan. **(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi: - jaminan tunai;

**(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat** **(1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 60** (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. **(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat** **(1), diajukan dalamjangka waktu paling lama

Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/ atau data pendukung secara elektronik kepada Direktur Jenderal jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 9 --- - 9 - melalui Portal Direktorat J enderal Bea dan Cukai atas kehendak sendiri dengan ketent

Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hart· terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aya

**(1) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan kepada Orang yang mengajukan keberatan melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. **(2) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) disampaikan secara real time

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 3 meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. ASAS UMUM

Pelaksanaan pengelolaan as et se bagaimana dimaksud dalam ### Pasal 3 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

**(1) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: - tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat; - biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN;

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertujuan untuk: - meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat; www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 6 --- - 6- - mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan - meningkatkan pendapat

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa: - KSO terhadap Aset BLU; - KSO terhadap aset pihak lain; dan - KSM pada BLU dan/ atau pihak lain.

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 h uruf a dilakukan dalam ben tuk: - Mitra mendayagunakan tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BLU dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BLU selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; -

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: - Dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU. - Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per ha

**(1) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 17, selain mendapatkan kompensasi tetap, pem1mpm BLU dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra. **(2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ditetapkan dengan memperhitungkan: - o

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 16 huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin BLU.

**(1) BLU mendapatkan imbalan dari hasil KSO Tanah dan** Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa kompensasi tetap dan/ atau imbal hasil. **(2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLU dengan paling sedikit mempert