Pencarian

Dalam hal Perusahaan Umum (Perum) BULOG menggunakan kredit perbankan untuk pelaksanaan penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini, setiap pendapatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang berasal dari pengelolaan kredit perbankan Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangk

Dalam hal Perusahaan Umum (Perum) BULOG melakukan kredit perbankan untuk pelaksanaan penugasan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, maka setiap pendapatan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, baik yang berasal dari pengelolaan kredit perbankan maupun yang berasa

**(1) Susunan organisasi Sekretariat KSSK terdiri atas:** - Direktorat Asesmen Perbankan dan Makroekonomi; - Direktorat Asesmen Industri Jasa Keuangan Nonbank; - Direktorat Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya; - Direktorat Manaj

**(1) Pembiayaan Usaha Hortikultura yang bersumber dari** lembaga pembiayaan/perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan atau tanpa menggunakan skema kredit dengan subsidi bunga dan/atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- unda

(1) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Perbankan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (2) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dal

**(1) Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk** deposito perbankan dan deposito perbankan syariah harus memperhatikan kondisi keuangan Bank. (21 Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman atau surat ber

(l) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan PRP. (21 Dalam hal Presiden memutuskan penyelenggaraan PRP seba

Disamping usaha-usaha yang sudah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Perbankan 1967, kepada Bank Asing yang telah mendapat izin usaha Bank Umum dari Menteri Keuangan dapat ditunjuk oleh Bank Sentral sebagai Bank Devisa. BAB V. TENAGA KERJA Pasal 7. (1) Bank Asing sedapat mungkin memper

Terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara

**(1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji** dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. (21 Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. **(3) Pengeluaran untuk penempatan d

**(1) Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk** deposito perbankan dan deposito perbankan syariah harus memperhatikan kondisi keuangan Bank. **(2) Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk** surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman

**(1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat** dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. **(2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat** dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. **(3) Pengeluaran u

**(1) Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang** perbankan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan Bank Sistemik. **(2) Penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keua

**(1) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi** permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perba

**(1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai** permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional telah teratasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan pengakhiran Program Restrukturisasi Perban

**(1) Dalam hal Presiden memutuskan untuk mengakhiri** Program Restrukturisasi Perbankan, aset dan kewajiban yang masih tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan tetap menjadi aset dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan. **(2) Pencatatan aset dan kewaji

Ayat (1) dan Ayat (2) Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan yang ber

(1) Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah clan KKP Domestik kepada pihak perbankan dapat dilakukan secara sekaligus se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2). (2) Dalam hal Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah clan KKP Domestik dilakukan secara sekaligus se bagaimana dima

(1) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan PRP. (21 Rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai penyel

(1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional telah teratasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk mernutuskan pengakhiran PRP. l2l Dalam hal Presiden menyetujui rekomenda