Langsung ke konten

Pencarian

KEMENKEU / Pasal 5

Pasal 4 Pemberlakuan Persetujuan ini wajib berlaku seragam di seluruh wilayah Negara-negara Anggota. Pasal 5 Definisi Untuk keperluan Persetujuan ini kecuali apabila konteks menentukan lain: a. banding berarti upaya yang diambil oleh orang yang terkena dampak langsu

KEMENKEU / Pasal 50

dengan otoritas pabean yang berperan tersebut dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya. 2. Negara Anggota wajib berupaya melakukan pemeriksaan fisik bersama atau terkoordinasi antara otoritas pabean dan instansi terkait dan otoritas yang berkompeten, dengan maksud mempercepat penyelesaian pabean d

KEMENKEU / Pasal 51

Pasal 51 Kerja Sama dengan Organisasi Internasional dan Komunitas Pabean Internasional 1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memperkuat kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan komunitas pabean internasional untuk modernisasi praktik-praktik, prosedu

KEMENKEU / Pasal 52

Pasal 51 Kerja Sama dengan Organisasi Internasional dan Komunitas Pabean Internasional 1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memperkuat kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan komunitas pabean internasional untuk modernisasi praktik-praktik, prosedu

KEMENKEU 137/pmk Pasal 2

PKN STAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara. Pasal ... www.jdih.kemenkeu.go.id6' --- --- Page 3 --- - 3 -

KEMENKEU 137/pmk Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2, PKN STAN menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana dan program pendidikan; - penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara; - pelaksanaan penelitian; - pelaksanaan pengabdian kepada ma

KEMENKEU 137/pmk Pasal 5

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin PKN STAN.

KEMENKEU 137/pmk Pasal 6

**(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 5, Direktut dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Direktur. **(2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),** terdiri atas: - Pembantu Dire

KEMENKEU 137/pmk Pasal 8

**(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b** merupakan unsur penyusun kebijakan PKN STAN yang melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan dan. pengawasan akademik. **(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4** c ay

KEMENKEU 137/pmk Pasal 9

**(1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu pendidikan yang berada di bawah Direktur. **(2) Satuan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala yang berada** di bawah dan bertanggu

KEMENKEU 137/pmk Pasal 10

**(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang non akademik. **(2) Satuan ...** www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 6 --- - 6 - **(2) Satuan Pengawasan Internal dip

KEMENKEU 137/pmk Pasal 11

**(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi. **(2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin** oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung ja

KEMENKEU 137/pmk Pasal 13

Dalam melaksanakari tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 12, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan· menyelenggarakan fungsi: - penyiapan penyusunan program pendidikan dan bahan ajar; - pengelolaan administrasi akademik; - penyiapan pelaksanaan praktik ker

KEMENKEU 137/pmk Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas: - Subbagian Administrasi Akademik; - Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian; dan - Subbagian Administrasi Kerja Sama dan Kehumasan. Pasal ... www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 7 --- REPUBLl

KEMENKEU 137/pmk Pasal 17

**(1) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 4 ayat ( 1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi. **(2) Bagian Keuangan dan Umum dipimpin oleh Kepala yang berada** di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara

KEMENKEU 137/pmk Pasal 18

Bagian Keuangan dan. Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan aset, organisasi, sumber daya man:usia, tata usaha, dan rumah tangga. Pasal ... 6) www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 8 --- - 8 -

KEMENKEU 137/pmk Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 18, Bagian Keuangan clan Umum menyelenggarakan fungsi: - penyusunan dokumen perencanaan clan pelaksartaan anggaran; - pelaksanaan urusan perbendaharaan clan penyusunan laporan keuangan; - pelaksanaan u

KEMENKEU 137/pmk Pasal 23

**(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf h** merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. **(2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang merupakan dosen** tetap yang diberikan. tugas tambahan, berada di bawah d

KEMENKEU 137/pmk Pasal 27

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri atas: - Jurusan Akuntansi, yang terdiri atas: 1. Program Studi Diploma Empat Akuntansi; dan 1. Program Studi Diploma Tiga Akuntansi. - Jurusan Pajak, y

KEMENKEU 137/pmk Pasal 29

**(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang** selanjutnya disebut PPPM sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana sebagian tugas PKN STAN bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **(2) PPPM dipimpin oleh seor