Pencarian

**(1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP** beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 55 --- - 55 - **(2) Pemeriksaan dan pengujian S?P beserta dokumen** pendukung SPP dilakukan sesuai dengan ketentuan seb

**(1) Penerbitan SPM oleh PPSPM sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan melalui sistem aplikɓsi yang disediakan oleh Direktorat J enderal Perbendaharaan. **(2) SPM dan ADK SPM yang diter-:Jitkan melalui s1stem** aplikasi sebagaimana dimaks

**(1) Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN** melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 58 --- - 58 - **(2) Penelitian SPM sebagaimana C.imaksl:d pada ayat ( 1) ,** meliputi: - meneliti ke

**(1) KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 telah memenuhi ketentuan. **(2) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 77tidak memenuhi syarat, Kepal www.jdih.kemenkeu.go.id

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: - tarif layanan berdasarkan kelas; - tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan - tarif farmasi.

**(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 huruf a merupakan tarif rawat inap. **(2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud** pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP. **(3) Tarif kelas II di

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: - tarif akomodasi dan visite; - tarif rawat jalan; - tarif instalasi gawat darurat (IGD); - · tarif penunjang medis; - tarif home care; - tarif pemulasaran jenazah; - tari

**(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. **(2) Tarif klinik sore dan weekend prohealth atau poliklinik** ekse

**(1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/ atau tarif kompetitor. **(2) K

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, bahan medis habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/ atau tenaga kerja.

Tarif penggunaan peralatan dan mesin dan tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 huruf i dan huruf j memperhitungkan biaya per unit o/ jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/ atau harga

Tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli.

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan ### Pasal 9 ditetapkan deng

**(1) Tarif farmasi kepada masyarakat umum sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. **(2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai (PPN), biaya

**(1) Terhadap pasien atau kondisi tertep.tu dapat dikenakan** tariflayanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. **(2) Pasien atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) paling sedikit meliputi: - masyarakat umum

**(1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan** dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif layanan** dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Peneliti menyelenggarakan fungsi: - pelaksanaan kajian kebijakan dan dainpak kebijakan; - pelaksanaan Evaluasi Kebijakan; c, pelaksanaan kajian Isu Strategis; - pelaksanaan kajian Quick Research; - penyusunan N

**(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Peneliti melaksanakan berdasarkan: - penugasan oleh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal; atau - inisiatifsendiri Peneliti. **(2) Mekanisme pelaksanaan

**(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 8, Peneliti wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pejabat struktural. **(2) Setiap peneliti pada unit Eselon II Badan Kebijakan Fiskal** dikoordinasikan oleh peneliti senior yang mempunyai jenjang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peneliti melaksanakan kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 6 --- - 6 - sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.