Langsung ke konten

Pencarian

PERDA PROVINSI/JAWA Pasal 13

Ormas berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksan

PERMENSOS 5/2024 Pasal 23

LKS dan LKS Asing berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang LKS dan LKS Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan

UU 15/2011 Pasal 53

…tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinya

UU 8/1996 Pasal 2

…Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Berdasarka

KEMENKEU 94/pmk Pasal 6

…masukan, standar biaya keluaran dan standar strukur biaya, kesesuaian jenis belanja dan akun, hal-hal yang --- dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari pener1maan negara bukan pajak, pinjamanjhibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, surat berharga sya

KEMENKEU 94/pmk Pasal 9

…dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) difokuskan untuk meneliti: --- - 1 1 - - konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/ L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/ L dan Rencana Kerja Pemerintah; -

KEMENKEU 94/pmk Pasal 14

…Negara, RKA-K/L dikembalikan kepada Kementerian/ Lembaga untuk dilakukan perbaikan. Pasal 1 5 ( 1 ) Penelaahan RKA-K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk meneliti: - kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja Kementerianj Lemba

UU 22/2007 Pasal 55

…Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA e. tidak menjadi an

UU 7/1997 Pasal 2

…ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, ternteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkat

KEPPRES 46/1984 Pasal 7

…berbudi luhur, cakap dan terampil dengan cara berikut : a. Menebalkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; b. Menyemaikan dan meng

PERDA KABUPATEN/BLITAR Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyediakan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang : a. menderita sakit; b. menderita kecacatan; atau c. meninggal dunia. (3) Korban Bencana Alam yang menderita

PERDA PROVINSI/BANTEN Pasal 3

RIPP dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Banten dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakya

PERMENDIKBUD 21/2013 Pasal 4

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA (KKNI); c. memili

PERMEN 21/2013 Pasal 4

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA (KKNI); c. memili

PERPRES 87/2017 Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai pr

UU 4/2023 Pasal 2

…dan kerahasiaan. Huruf e Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peratu

PERMENDIKDASMEN 6/2026 Pasal 21

(1) Penerapan budaya positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui pembiasaan nilai karakter dan perbuatan mulia dalam kehidupan di lingkungan Sekolah. (2) Nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja kera

PERMEN 6/2026 Pasal 21

(1) Penerapan budaya positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan melalui pembiasaan nilai karakter dan perbuatan mulia dalam kehidupan di lingkungan Sekolah. (2) Nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja kera

UU 4/2023 Pasal 2

…dan kerahasiaan. Huruf e Yang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peratu

KEPPRES 14/2007 Pasal 3

…Veteran Republik Indonesia, dengan menggalang persatuan dan kesatuan nasional. Bahwa Veteran Republik Indonesia dengan semangat pengabdiannya yang berlandaskan Panca Marga akan mampu melaksanakan peranan sebagai pewaris nilai-nilai kejuangan 1945, cinta tanah air, sadar