Pencarian

**(1) Lembar asli SKP-FPBM sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 22 ayat (3) huruf b atau ayat (4) huruf b disampaikan kepada Perusahaan KITE Pengembalian dan salinannya disampaikan kepada: - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; - Direktur di l

**(1) Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan** permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk ke KPU atau Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean impor berdasarkan SKP-FPBM sebagaimana jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 29 --- - 29 ­ dimaksud dalam Pasal 22

**(1) Kepala Kantor Pabean atau KPU melakukan penelitian** formil dan materiil berdasarkan permohonan pembayaran pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 24 ayat (1). **(2) Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi penelitian terhadap:

**(1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) atau ayat (9), Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan SPMK-FPBM paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Permintaan Pembayara

**(1) Untuk menguji kepatuhan Perusahaan KITE** Pengembalian atas ketentuan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan audit kepabeanan. **(2) Pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pen

**(1) Fasilitas / KITE Pengembalian dibekukan apabila** Perusahaan KITE Pengembalian: - ditemukan data yang tidak sesuai dengan data pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; - tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan Baran

**(1) Fasilitas KITE Pengembalian yang dibekukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dapat diberlakukan kembali, dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian telah mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data secara lengkap, dan telah diberika

**(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan KITE Pengembalian mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE

**(1) Terhadap Hasil Produksi yang akan dilakukan impor** kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang permohonan pengembalian Bea Masuknya telah disetujui, pada saat impor kembali Hasil Produksi berlaku ketentuan sebagai berikut: - Perusahaan KITE Pengembalian

**(1) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35** ayat (5) atas Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan mengenai ekspor. *

**(1) Perusahaan KITE Pengembalian wajib menyampaikan** laporan realisasi atas ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) disertai dengan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah atau jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 41 --- - 41 - Kepal

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 1, terdiri atas: - Tarif Layanan Akademik; dan - Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: - Tarif Seleksi Ujian Masuk; - Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana; - Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana; - Tarif Program Pascasarjana; dan - Tarif Akademik Lainnya.

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2, terdiri atas: - Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Wisma dan Rusunawa; - Tarif Laboratorium; dan - Tarif Poliklinik.

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Ri

(1 ) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014 /2015 . **(2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3** untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 201 4 /201 5 ditetapkan dengan Keputusan

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Wisma dan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merriperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/ tenaga ahli.

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.