Pencarian

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan tanah pemakaman, tidak lagi dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan

**(1) Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melampaui** target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 2, Komite ALM menghitung besaran perkiraan Defisit. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 3 --- - 3 - **(2) Besaran perkiraan

**(1) Dalam hal besaran perkiraan Defisit sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2, perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan. **(2

Dalam rangka membiayai perkiraan tambahan Defisit, Komite ALM memilih dan menghitung besaran sumber tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**(1) Berdasarkan perhitungan Komite ALM sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN Tahu

**(1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan** Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari dana SAL, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara dal

**(1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan** Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penarikan Pinjaman Siaga, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko melakukan penarikan Pinjaman Siaga. **(2) Mekanisme penarikan Pinjaman

**(1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan** Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penerbitan SBN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko melakukan penerbitan SBN. **(2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimaks

Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: - tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan atau Jasa aeronautika; dan - tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika.

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: - tarif pelayanan jasa pen umpang pesawat udara (PJP2U); - tarif jasa pendaratan pesawat udara; - tarif jasa penempatan pesawat udara; - tarif pemakaian garba

Tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: - tarif penggunaan lahan; - tarif penggunaan gedung dan ruangan; - tarif media promosi; - tarif penggunaan peralatan, kendaraan dan mesin;

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan penatausahaan Piutang Negara di Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a meliputi: ~ www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 12 --- - 12 - - menatausahakan dokumen Piutang Negara; - menatausahakan dokumen kepem

Dokumen Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 6 huruf a terdiri atas: - dokumen sumber Piutang Negara; dan - dokumen pendukung Piutang Negara.

**(1) Dokumen sumber Piutang Negara sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara sehingga memenuhi syarat untuk diakui/ dicatat sebagai Piutang Negara meliputi: - perjanjian kredit, akta pengakuan utan

Kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling sedikit dengan: - menatausahakan dan mengamankan dokumen kepemilikan; - mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa berlaku dokumen k

Pembebanan jaminan kebendaan terhadap Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 6 huruf c meliputi: - hak tanggungan; - hipotek; C. fidusia; atau - gadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

**(1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain berupa pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kegiatan lain yang menyangkut akuntansi dan pelaporan Piutang Negara. **(2) Tata cara pelaksanaan aku

**(1) Penagihan Piutang Negara pada Kementerian** Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan: - penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan - penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Perat

**(1) Kegiatan penagihan Piutang Negara secara tertulis** dengan surat tagihan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: - menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (