Pencarian

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

(1) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyusun laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang paling sedikit memuat: a. realisasi; dan b. evaluasi, atas pelaksanaan standar pelayanan minimum Badan Penge

(1) Bentuk IGT berupa: a. digital; dan/atau b. cetak. (2) IGT berupa digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. format sistem informasi geografis; b. format web map service; c. format joint photograpic experts group (jpeg) atau portable document format (pdf); dan/atau d. format

(1) Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas: a. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penjaminan kualitas IGT lingkungan hidup; b. melaksanakan penyebarluasan IGT lingkungan hidup mel

Infrastruktur IGT lingkungan hidup terdiri atas: a. kebijakan; b. kelembagaan; c. teknologi; d. standar; dan e. sumber daya manusia.

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mendukung penyelenggaraan IGT lingkungan hidup melalui JIG Kementerian/Badan; (2) Penyelenggaraan IGT lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelaksa

(1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan IGT lingkungan hidup. (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perangkat lunak; b. perangkat keras; dan/atau c. jaringan komputer. (3) Teknolog

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. (2) Kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bidang lingkungan hidup; b. bidang kebumian; c. bidang teknologi informasi; atau d. b

(1) Penyelenggaraan IGT lingkungan hidup mengacu pada IGD. (2) Dalam hal IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, produsen IGT lingkungan hidup dan walidata Geospasial dapat: a. menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah dibuat un

(1) Produsen IGT lingkungan hidup dan walidata Geospasial menyusun rencana aksi penyelenggaraan IGT lingkungan hidup. (2) Rencana aksi penyelenggaraan IGT lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

Penyelenggaraan IGT lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengumpulan; b. pengolahan; c. penyimpanan dan pengamanan; d. penyebarluasan; dan e. penggunaan.

(1) Produsen IGT lingkungan hidup melakukan kontrol kualitas IGT lingkungan hidup sesuai standar penyelenggaraan IGT. (2) Walidata Geospasial melakukan penjaminan kualitas IGT lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada aya

(1) Pemutakhiran IGT lingkungan hidup dilakukan setiap terjadi perubahan dan/atau pada jangka waktu tertentu. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada bentuk geometri, data atribut, dan/atau tingkat ketelitian data. (3) Pemutakhiran sebagaimana di

Pendanaan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan ditentukan berdasarkan parameter: a. fisik; b. kimia; dan c. hayati. (2) Parameter fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. areal beka

ASN bidang lingkungan hidup terdiri atas: a. ASN pada Kementerian/Badan; b. ASN pada kementerian/lembaga yang menduduki jabatan fungsional bidang lingkungan hidup; dan c. ASN pada pemerintah daerah yang menduduki jabatan fungsional bidang lin

Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku juga untuk pendekatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(1) Laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria: a. telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut; b. telah menc