Pencarian

( 1) Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 5 mengikuti format dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Akumulasi Masa Kerja dan penghitu

(1) Kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas: - kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan; dan - kepala Naskah Dinas unit organisasi. (2) Kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

**(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** huruf a merupakan barang yang digunakan oleh: - Lembaga Kepresidenan; - Kementerian Pertahanan; - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; . '

…perjalanan dinas ke luar negeri. (6) Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pihak Lain berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh: - atasan bagi Pihak Lain yang memiliki atasan; atau - Menteri/Pimpinan Lemba

…Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: - pemberi tugas; - pelaksana tu gas; - uraian tugas; - sumber pembiayaan; - waktu pe,rjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pul

(1} Berdasarkan surat penagihan Jasa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil audit BPKP, PPK melakukan pengUJian atas dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2} yang meliputi: - kelengkapan dokumen tagihan; - kebenarart per hi t

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: - tarif layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan; - tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata; - tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan; dan - tarif layanan penunjang.

Tariflayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 4 --- - 4 - - tarif layanan paket meeting; - tarif layanan penyelenggaraan acara; dan - tarif layanan jasa promosi dan publikasi.

Tarif layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

**(1) Pengenaan tarif layanan penggunaan tanah, bangunan** dan ruangan dan tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan aspek-aspek yang paling sedikit meliputi biaya investasi, tingkat utilisasi, segmen pengguna

Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau

Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi biaya penggunaan utilitas, service charge

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu pemakaian, harga pasar setempat dan/ atau tarif kompetitor.

**(1) Terhadap pengguna Jasa warga negara asmg dapat** dikenakan tarif layanan sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara** penetapan tarif layanan sebagaimana

( 1) Terhadap pengguna jasa yang menggunakan layanan pada akhir pekan, hari libur nasional, atau musim puncak liburan dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. **(2) Ketentuan lebih lanjut

**(1) Terhadap kegiatan tertentu dan/ atau pengguna tertentu** dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0.00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. **(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** terdiri atas kegiatan: - kenegaraan; - pencarian da

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: Besaran Bea Masuk No Periode Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor 1 Tahun Pertama, dengan Periode 1 .(satu) tahun sejak tanggal 9% berl

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang me:rupakan bagian yang tidak terpisahkan da

**(1) Pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan** Direktorat Jenderal Pajak dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. **(2) Kelompok jabatan fungsional se bagaimana** dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jab

**(1) Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengacluan** Direktorat Jenderal Pajak merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau merupakan jabatan administrator. **(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pacla Kantor** Layanan Informasi clan Pengacluan Direktorat Jenderal Pajak merup