Pencarian

( 1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah diangga

( 1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selisih kurang pembayaran PPN atas pe

Badan Usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada KPA. 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 8 --- - 8 - 1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 dis

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 28A berlaku sejak tagihan subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan September 2021. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 10 --- - 10 - Agar setiap

**(1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan kinerja daerah. **(2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dihitung berdasarkan kategori: - penggunaan PDN; - percepatan belanja da

**(1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data: - anggaran belanja barang danjasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022; - anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022; - RUP PDN melalui penyedia per bulan

**(1) Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas: - kategori penggunaan PDN didasarkan pada: 1. rasio RUP PDN melalui penyedia; dan 1. rasio transaksi RU

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut: - DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan rioritas kate ori kiner·a den an bobot seba ai be

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan November tahun 2022.

**(1) Dokumen berupa:** - laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 7 ayat (5); dan - laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal

Format mengenai: - rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua menurut provinsi/kabupaten/kota; - laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan - laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahu

**(1) PJPK melakukan pengujian atas kelengkapan clan** kebenaran dokumen tagihan sebagaimana climaksud clalam Pasal 22 ayat (2). **(2) Hasil pengujian sebagaimana climaksucl pacla ayat** **(1), selanjutnya dituangkan clalam Berita Acara** Hasil Pengujian yang clitanclat

**(1) KPA meneruskan proses pembayaran tagihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B dengan memerintahkan PPK untuk melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dukungan Kelayakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN. **(2) Pengujia

PJPK bertanggung jawab secara formal dan material terhadap: - pencapaian kinerja Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dalam pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang telah diverifikasi Konsultan lndependen; dan - pengUJ1an atas kel

**(1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Keuangan. **(2) Budaya sadar Risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang terdiri dari: - Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian; - Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I; - UPR; - Unit kepatuhan Mana

**(1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian** se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan clan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian. **(2) Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I

**(1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terdiri dari Komite Eksekutif, Komite Pelaksana dan Sekretariat Komite. **(2) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)** terdiri dari Menteri Keuangan se

( 1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri dari Pimpinan Unit Eselon I selaku Ketua, Pimpinan Unit Eselon II yang mengelola Risiko selaku Ketua Pelaksana Harian Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I, da