Pencarian

Badan Usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada KPA. 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 8 --- - 8 - 1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 dis

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 28A berlaku sejak tagihan subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan September 2021. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 10 --- - 10 - Agar setiap

**(1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan kinerja daerah. **(2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dihitung berdasarkan kategori: - penggunaan PDN; - percepatan belanja da

**(1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data: - anggaran belanja barang danjasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022; - anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022; - RUP PDN melalui penyedia per bulan

**(1) Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas: - kategori penggunaan PDN didasarkan pada: 1. rasio RUP PDN melalui penyedia; dan 1. rasio transaksi RU

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut: - DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan rioritas kate ori kiner·a den an bobot seba ai be

Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan November tahun 2022.

**(1) Dokumen berupa:** - laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 7 ayat (5); dan - laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal

Format mengenai: - rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua menurut provinsi/kabupaten/kota; - laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan - laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahu

**(1) PJPK melakukan pengujian atas kelengkapan clan** kebenaran dokumen tagihan sebagaimana climaksud clalam Pasal 22 ayat (2). **(2) Hasil pengujian sebagaimana climaksucl pacla ayat** **(1), selanjutnya dituangkan clalam Berita Acara** Hasil Pengujian yang clitanclat

**(1) KPA meneruskan proses pembayaran tagihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B dengan memerintahkan PPK untuk melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dukungan Kelayakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN. **(2) Pengujia

PJPK bertanggung jawab secara formal dan material terhadap: - pencapaian kinerja Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dalam pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang telah diverifikasi Konsultan lndependen; dan - pengUJ1an atas kel

**(1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Keuangan. **(2) Budaya sadar Risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang terdiri dari: - Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian; - Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I; - UPR; - Unit kepatuhan Mana

**(1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian** se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan clan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian. **(2) Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I

**(1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Kementerian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terdiri dari Komite Eksekutif, Komite Pelaksana dan Sekretariat Komite. **(2) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)** terdiri dari Menteri Keuangan se

( 1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri dari Pimpinan Unit Eselon I selaku Ketua, Pimpinan Unit Eselon II yang mengelola Risiko selaku Ketua Pelaksana Harian Komite Manajemen Risiko di tingkat Unit Eselon I, da

( 1) Unit kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit eselon I. **(2) Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada** ayat ( 1) atau unit yang ditetapkan sebagai Unit

**(1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pasal 7** huruf e bertanggung jawab memberikan pegawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai auditor internal Kementerian Keuangan. **(2) Tugas dan tanggung jawab Inspektorat sebagaimana** dimaksud pada ayat (