Pencarian

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih angg

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4, Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU; - pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan Pemilu; - pelaksa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4, Sekretariat Jenderal KPU berwenang: - mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; - mengadakan perlengk

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 9, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi: - penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan KPU; - pemberian dukungan teknis administratif penyelenggaraan Pemilu;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 13, Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi: - penyiapan dan pelaksanaan dukungan teknis operasional Pemilu kepada KPU; - penyiapan dan pelaksanaan dukungan logistik dan distribu

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 23, Sekretariat KPU Provinsi berwenang: - mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; - mengadakan perlengk

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 29, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id --- --- Page 14 --- 2018, No.196 -14- - penyusunan rencana dan program kerja serta pe

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 29, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: - mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; - mengadakan per

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, um1lm, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Panc

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 berkaitan dengan : a. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu; b. kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih ang

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai unit organisasi atau pelaksanaan tugas membantu DKPP dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih angg

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 13, Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id --- --- Page 7 --- 2018, No.141 -7- - pemberian dukungan administratif dan teknis operasional penga

Organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan evaluasi kembali setelah penyelenggaraan Pemilu serentak nasional tahun 2024.

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, salah satu Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu DKPP dalam menangani administrasi perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

**(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi,** tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu setelah mendapat