Langsung ke konten

Pencarian

PP 16/2009 Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah: - bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar: http://www.djpp.depkumham.go.id --- --- Page 2 --- 1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 1. 20% (dua pul

PP 27/1983 Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan 1. KUHAP adalah singkatan dari Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat te

PP 27/1983 Pasal 9

(1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan

PP 31/1993 Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

PP 39/2012 Pasal 22

**(1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. **(2)

PP 3/2006 Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Ibukota Kabupaten Kupang dipindahkan dari wilayah Kota Kupang ke wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang.

PP 4/1991 Pasal 1

(1) Negara Republik INDONESIA melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Semen Kupang yang bergerak dalam bidang industri semen, melalui pengalihan saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Gresik pada Perseroan Terbatas Semen Kupang. (2) Dengan peny

PP 52/2019 Pasal 28

**(1) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi Penyandang Disabilitas dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. **(2) Terapi..

PP 55/2019 Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk: - bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar: 1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 21 2Oo/o (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan

PP / Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk: - bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar: 1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan 1. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan p

UU 5/1996 Pasal 14

**(1) Pemerintah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal** kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmiannya. **(2) Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** ditetapkan oleh Menteri

UU 5/1996 Pasal 15

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, sebelum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Undang-undang ini. ## BAB VI… --- --- Page 9 ---

UU 7/1953 Pasal 61

**(1) Panitia Pemilihan Indonesia memberi nomor pada tiap-tiap daftar-perseorangan dan** daftar-kumpulan dalam masing-masing daerah-pemilihan, dengan memperhatikan penggabungan daftar termaksud dalam Pasal 57 ayat 1 kalimat 2. Pemberian nomor itu dilakukan dengan jalan undian. **(2)

PP / Pasal 59

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam. www.peraturan.go.id --- No.6042 Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (

KEMENKEU 223/pmk Pasal 29

**(1) PKN STAN menjunjung tinggi etika akademik.** **(2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** merupakan tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dalam pe

KEPPRES 108/2004 Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitu

KEPPRES 20/2009 Pasal 3

**(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Oelamasi, maka wilayah** Kabupaten Kupang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang. **(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pasangkayu, maka wilayah** Kabupaten Mamuju Utara dikeluarkan dari daerah hukum P

PER0 6/2021 Pasal 10

**(1) Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan pengembalian** pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ### Pasal 17C Undang-Undang KUP yang belum diterbitkan SKPPKP oleh KPP Pratama Lama dengan jangka waktu penyelesaian: - 1 (satu) bulan, berlaku keten

PER0 9/2021 Pasal 10

**(1) Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan** pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 17C Undang-Undang KUP yang belum diterbitkan SKPPKP oleh KPP Pratama Lama dengan jangka waktu penyelesaian: - 1 (satu) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

PERATURAN BATAN/10 Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk, faal/fungsi yang sama dan tertentu. 2. Sel adalah bagian terkecil dari organisme yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. 3. Biomaterial adalah zat atau kombinasi dari za