Pencarian
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O [entang Cipta Kerja berasaskan keseimbangan antara Pelaku Usaha dan kepentingan Lrmum dcngan tujuan
**(1) Sanksi administratif berupa denda administratif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OtI tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentan
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Urrdang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. 1. UnCa
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: a status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Energr Management Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: - status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor PT Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company of Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhny
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: - status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20
…Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang <
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten
**(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha** perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
**(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap** Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. **(2) Sanksi Administrat
**(1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan** persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif.
**(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas**
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan
---
--- Page 39 ---
2021, No.40 -39-
memperhatikan perkembangan dan peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam
rangka percepatan cipta
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: - uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan - besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja
**(1) Sanksi administratif berupa denda administratif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c dikenakan kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: - status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Energy Management Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terba
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: - status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company of Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan: - status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nom
…objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20