Pencarian

(1) Pembelian Bahan Bakar Minyak dilakukan di pompa bensin Pertamina dan apabila dalam jumlah besar, maka pertanggung jawabannya dilampirkan daftar nama penerima jatah bahan bakar tersebut dengan menyebutkan nama penerima, jenis dan merk kendaraan, nomor, jumlah bahan bakar dan tanda tangan penerim

Dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG ini. 2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok

…pengaturan kesiapsiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan Penanganan darurat tersebut, seperti: a. buku petunjuk Penanganan darurat/search and rescue; b. asset-aset militer dan sipil; c. kumpulan darurat barang-barang pertolongan bencana; dan d. teknologi dan keahlian Penanggu

…baik yang masih beredar maupun yang sudah ditarik dari peredaran; 2.1.2 teraan pemrangkoan; 2.1.3 teraan mesin prangko atau cetakan; 2.1.4 kupon balasan internasional. 2.2 Dalam Konvensi ini, pelanggaran terhadap sarana pemrangkoan merujuk setiap tindakan yang diuraikan di bawah ini ya

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalu

…dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data. (3) 10 (sepuluh) daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Nias, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanggamus, Kabupat

Pencatatan nomor-nomor uang kertas (1) Jika dalam kiriman uang terdapat uang kertas Rp. 100,- keatas maka nomor-nomor uang kertas tersebut, sebelum pengiriman dilakukan, dicatat pada paktur pengiriman uang atau pada suatu daftar nomor yang dilampirkan pada paktur tersebut. (2) Yang dimaksudkan deng

**(1) Jenis SUN terdiri atas:** - surat perbendaharaan negara; dan - obligasi negara. **(2) Surat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) huruf a merupakan SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. **(3) Oblig

…huruf a dihitung dengan cara disetahunkan dalam hal Tahun Pajak diperolehnya peredaran bruto memiliki jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. (3) Dalam hal Entitas Konstituen membentuk Grup PMN baru dan pada tahun pertama dan kedua Grup PMN baru tersebut memiliki peredaran bruto tahunan s

(1) Dengan nama Perusahaan Negara (PN) PELABUHAN DAERAH VI didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud pada Pasal 3 UNDANG-UNDANG Nomor 19 Prp Tahun 1960. (2) Pelabuhan Surabaya yang ditunjuk sebagai Perusahaan Negara dalam arti Pasal 2 "Indische Bedrijvenwet" dan pelabuhan Probolinggo, Pana

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan; b. Bedah mayat ana

(1) Membentuk Kecamatan Bilah Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah : a. Desa Janji; b. Desa Tanjung Medan; c. Desa Sibargot; d. Desa Bandar Kumpul; e. Desa Afdeling I; f. Desa Afdeling II; g. Desa Aek Buru Selatan; h. Desa Tebing Linggahara; (

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974; b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sam

Sebagian wilayah Kecamatan Kota Baturaja setelah dikurangi 19 Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH ini, dibentuk menjadi kecamatan baru yaitu Kecamatan Sosoh Buay Rayap yang terdiri dari : 1. Desa Penyandingan, 2. Desa Bandar; 3. Desa Lubuk Leban, 4. Desa Lubuk Bar

…TAHUN 1949 DALAM HAL PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2/EK/WPM TAHUN 1949 WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : - bahwa perlu diadakan penjualan bahan-bahan keperluan rakyat dengan kupon di seluruh Sumatera Utara; - b

(1) Membentuk Kecamatan Tambang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi wilayah : a. Desa Tambang; b. Desa Aur Sati; c. desa Kuapan; d. Desa Padangluas; e. Desa Kualu; f. Desa Gobah; g. Desa Rimbapanjang; h. Desa Terantang; i. Desa Teluk Kenidai. (2) Wilayah Kecamat

…menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. (7) Dokumen lain yang dipersamak