Langsung ke konten

Pencarian

PP 44/1990 Pasal 9

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto setelah diperluas dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah K

PP 44/2004 Pasal 37

(1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, produksi dan hutan lindung. (2) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan yang meliputi Penyu- sunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

PP 53/2021 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: dan 1. Transplantasi adalah pemindahan organ jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit Can pemulihan kesehatan resipien. 1. Organ SK No 081788 A --- --- Page 2 --- PRES IDEN -2- 1. Organ adalah

PP 54/2005 Pasal 28

Setiap perjanjian pinjaman Obligasi Daerah sekurang- kurangnya mencantumkan: a. nilai nominal; b. tanggal jatuh tempo; c. tanggal pembayaran bunga; d. tingkat bunga (kupon); e. frekuensi pembayaran bunga; f. cara perhitungan pembayaran bunga; g. ketentuan tentang hak untuk membeli kemba

PP 59/1992 Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Pakem, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, yang meliputi wilayah: a. Desa Pakem; b. Desa Patemon; c. Desa Sumberdumpyong; d. Desa Ardisaeng; e. Dcsa Andungsari; f. Desa Kupang; g. Desa Gadingsari; h. Dcsa Petung. (2) Wilayah Kccama

PP 59/1992 Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Dukuh Pakis di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang meliputi wilayah: a. Kelurahan Pradah Kali Kendal; b. Kelurahan Dukuh Pakis; c. Kelurahan Gunungsari; d. Kelurahan Dukuh Kupang. (2) Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam ayat

PP 64/2016 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian

PP 65/1996 Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Kanggime di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah: a. Desa Kanggime; b. Desa Mortele; c. Desa Wuluk; d. Desa Egoni; e. Desa Bogonuk; f. Desa Paba; g. Desa Lugwi; h. Desa Yaliwak; i. Desa Nabunage; j. Desa Kupara; k. Desa Kumbur; l

PP 85/2019 Pasal 3

**(1) Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: - sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; - sebelah timur berbatasan dengan Desa Krajan Kulon, Desa Wonorejo, dan Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu; - sebelah selatan berbatasan den

PP 9/1954 Pasal 1

Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan: a. UNDANG-UNDANG ialah UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum; b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 24 UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum; c. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kump

…tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. (4) Penghasilan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penurunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usah

PP / Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1. Perumahan adalah kumpulan Rumah seba

PP / Pasal 3

**(1) Kawasan Ekonomi Khusus Kendal sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 memiliki batas sebagai berikut: - sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; - sebelah timur berbatasan dengan Desa Krajan Kulon, Desa Wonorejo, dan Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu; - sebelah

PP / Pasal 3

…bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan penurunan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penghasilan Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. (5) Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat

UU 052/2008 Pasal 1

…Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). 1. Kabupaten Kupang adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Ta

UU 12/2022 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Unda

UU 1/2011 Pasal 1

…kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 1. Pe

UU 1/2024 Pasal 27

…alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary mmmunitg sta

UU 24/2009 Pasal 52

Lambang Negara dapat digunakan: - sebagai cap atau kop surat jabatan; - sebagai cap dinas untuk kantor; - pada kertas bermaterai; - pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan; - sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga neg

UU 2/2025 Pasal 1

…sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3.Batubara... SK No 250003 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa t