Pencarian

…adalah kesatuan sistem rencana pembangunan Rumah Susun pada satu hamparan Tanah Bersama untuk 2 (dua) atau lebih Rumah Susun yang dilakukan dalam beberapa tahapan pembangunan, dan setiap tahapan pembangunan yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan pembangunan selesai diberikan

…dapat berupa kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan. (2) Dalam hal terjadi kesepakatan dalam pembahasan (1), sebagaimana dimaksud pada ayat hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain: - jenis SUN (SPN dan/ atau Obligasi Negara); - je

…di bidang perpajakan; - tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pas

…dengan memperhitungkan -:Junga berjalan (accrued interest), dalam hal Lelang Pem belian Kembali SUN terhadap Obligasi Negara dengan kupon; - sebesar harga yang diajukan dalam Pe:r:awaran Lelang (clean price), dalam hal Lelang Pembelian Kembali SUN terhadap Obligas

…Akreditaa < Q UJ O e q; CO Menyusun zurst - Memeriksa permohonan l kelengkapan berks; Urf kapjTidak melen kHpi berkas as permohonsn Akreditaa permobc-nan Akredfta i "3 Lengkap e Menyarrpaikan Monyampsikan 5 Melakukan verifikasi -BAPenilaian -RAPenHaiar. -Ranranga

… dan - Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Kupang. (3) Lokasi dan wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagan s

…dan 1. KPP Baru menerbitkan SKPPKP. (2) Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP dan belum diterbitkan SKPLB oleh KPP Lama, berlaku ketentuan sebagai ber

…mengenai penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada otoritas di bidang Pasar Modal sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam neger

…pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: - penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; - penggunaan dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; - kinerja pelaksanaan kegiatan; - realisasi pembayaran poko

…jabatan Kepala Daerah, Kepala Daerah dan DPRD periode berikutnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing melanjutkan kewajiban penganggaran dan pembayaran pokok, bunga atau kupon, dan kewajiban lainnya atas Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sampai dengan berakhirnya kewajiba

Lelang Eksekusi terdiri dari: - Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); - Lelang Eksekusi pengadilan; --- - Lelang Eksekusi pajak; - Lelang Eksekusi harta pailit; - Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT); - Lelang Eksekusi benda sitaan Pas

…Negara KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangkutan. (3) Dalam hal Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KPKNL, permohonan lelang diajukan melalui nota dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Umum KPKNL dan disampaikan kepada Kepala KPKNL bersangk

…dalam hal : - diterbitkan oleh Bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara; - batasan waktu klaim Garansi Bank masih berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pelaksanaan lelang; dan - memuat ketentuan antara lain: 1. bahwa Bank Penerbit melepaskan

…puluh juta · rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, rekening Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut. (4) Dikecu

…dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. (2) Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, kec

…1) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: - strategi pengelolaan portofolio SUN dan risiko utang; - posisi kas Pemerintah; dan - harga, nominal, kupon dan jatuh tempo atas seri SUN yang akan dibeli kembali dan seri SUN jdih.kemenkeu.go.id

… (d) istilah pajak berarti pajak INDONESIA atau pajak Malaysia sesuai dengan hubungan kalimatnya; (e) Istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang atau badan yang diperlakukan sebagai badan hukum untuk tujuan perpajakan; (f) istila

pasal.id (1) Dalam melaksanakan kegiatan pokok di Stasiun Kereta Api Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, sekurang-kurangnya harus tersedia ruangan yang terdiri atas: a. area anjungan tiket mandiri; b. ruang pelayanan pelanggan; c. ruang tunggu; d. titik kumpul; e. ru

…mengenai pemberian gelar untuk pendidikan tinggi vokasi. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan dan bukti kelulusan bagi Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi. (4) Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ku

pasal.id (1) Dalam melaksanakan kegiatan pokok di Stasiun Kereta Api Kecepatan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, sekurang-kurangnya harus tersedia ruangan yang terdiri atas: a. area anjungan tiket mandiri; b. ruang pelayanan pelanggan; c. ruang tunggu; d. titik kumpul; e. ru