Langsung ke konten

Pencarian

PP 15/1989 Pasal 3

(1) Modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya seluruhnya merupakan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam pada Pabrik Gula Cinta Manis yang terletak di Propinsi Sumatera

PP 20/2007 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyaraka

PP 22/2008 Pasal 24

**(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban** bencana. **(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:** - santunan duka cita; - santunan kecacatan; - pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan

PP 31/2009 Pasal 4

**(1) Perlindungan WGPPPSL diberikan dengan penetapan WGPPPSL.** **(2) Penetapan WGPPPSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan:** - produk perkebunan yang dihasilkan mempunyai mutu yang khas, termasuk cita rasa spesifik; - produk perkebunan m

PP 31/2009 Pasal 14

**(1) Pengawasan terhadap WGPPPSL dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan masyarakat.** **(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cita rasa spesifik, reputasi produk, dan** kelembagaan. **(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

PP 40/1958 Pasal 6

(1) Pada umumnya Bendera Kebangsaan dikibarkan pada waktu siang hari, yaitu antara saat matahari terbit dan saat matahari terbenam, (2) Dalam hal-hal yang luar biasa, yaitu pada waktu seluruh nusa dan bangsa sangat bergembira atau sangat berduka-cita atau untuk mengobar-ngobarkan semang

PP 49/2008 Pasal 38

(1) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Prok

PP 5/2009 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan poli

PP 6/2005 Pasal 38

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - setia ... --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik In

PP 83/2012 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Partai . . . --- --- Page 3 --- - 3 - 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

**(1) Kebijakan nasional pembangunan keluarga** dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. **(2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi: - fungsi keagamaan; - fungsi sosial budaya; - fungsi cinta

PP / Pasal 24

Kontra narasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat **(1) huruf a dilakukan melalui:** - penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun nonelektronik; - penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambung

UU 14/2025 Pasal 4

**(1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan** konsumsi kepada Jemaah Haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. (21 Penyediaan konsumsi bagi Jemaah Haji sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat dilakukan menggun

UU 18/2019 Pasal 40

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus: - menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat; - memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat; - mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat; - menjaga kerukunan hidup umat beragama; - selaras dengan nilai kebangsaan dan

UU 19/2006 Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - warga negara Indonesia; - setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

UU 22/2014 Pasal 46

**(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat** ditetapkan menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota adalah yang memenuhi persayaratan sebagai berikut: - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undan

UU 2/1988 Pasal 4

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita- cita ban

UU 2/2008 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan p

UU 2/2008 Pasal 9

**(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila** dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang** mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bert

UU 2/2011 Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik ang