Pencarian
…PLTU Atambua yang berada di Kabupaten Belu; 1. PLTU Kupang yang berada di Kabupaten Kupang; dan 1. PLTU Rote Ndao yang berada di Kabupaten Rote Ndao; - pembangkit listrik tenaga gas/mesin gas (PLTG/MG) meliputi: 1. PLTG/MG Lombok yang berada di Kabupaten Lombok Barat; 1.
…Ruteng-Bajawa-Ropa- Maumere; 1. jaringan transmisi Wae Rancang-Ruteng; 1. jaringan transmisi Mataloko-Bajawa; 1. jaringan transmisi Ropa-Ende; dan 1. jaringan transmisi Sokoria-Ende untuk melayani PKW Labuan Bajo, PKW Ruteng, PKW Ende, dan PKW Maumere serta Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dan Kawa
…Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten
…Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor
…Adapun rihcian penawaran kami adalah sebagai berikut: Jenis SUN (Surat Perbendaharaan Negara/ ON) Jenis kupon (Fixed Rate/ Variable Rate/ Zero Coupon) Mata Uang (diisi sesuai dengan mata uang yang dikehendaki) Status SUN (Diperdagangkan/ Tidak di perdagangkan) Volume (diisi dengan
…pengadaan sarana, pengoperas1an sarana, dan penyelenggaraan sistem tiket otomatis Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi; dan/atau - pembiayaan kembali (refinancing) atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
…dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1). - Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7B Undang-Undang
… yang digunakan untuk pengangkutan
penumpang atau barang dalam lalu lintas
internasional;
- penyewaan kapal tanpa awak (bare boat charter)
untuk penggunaan transportasi penumpang atau
barang dalam lalu lintas internasional, kepada
Entitas Konstituen lain;
- partisipasi dalam suatu
…ASEAN Foundation 1. AIPA (ASEAN Inte.r-Parliamentary Assembly) Secretariat MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL{\ Bf ɚ 0 UMUM I / . U.b. KüP:A A.BAG-IAN T. U. KEMENTERIAN iI ·"' I GIAýTO NIP 1gc590420 1$!840
…yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet, atau alamat surat elektronik (emain KPKNL atau Balai Lelang atau 'Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik ( emazn; dan 1. syarat tambahan dari Penjual Uika ada).
…pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3. (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. titik kumpul; dan b. Tempat Evakuasi Sementara. (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat
Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua.
(1) Untuk memperoleh izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. (2) Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Penga
Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua.
(1) Untuk memperoleh izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. (2) Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Penga
