Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 4 angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon pada tanggal 5 Maret 2025, dan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencermati penulisan norma pasal yang dimohonkan pengujian, serta memperbaiki sistematika permohonan Pemohon sekaligus memperjelas hal- hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) [vide risalah sidang Perkara Nomor 1/PUU- XXIII/2025, hlm. 6-28]; [3.3.2] Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 18 Maret 2025, di mana Pemohon telah memperbaiki sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca dan mencermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas argumentasi hukum mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon terhadap rencana kenaikan PPN yang menurut Pemohon berdampak pada menurunnya daya 18 beli masyarakat akibat naiknya harga barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat ekonomi masyarakat khususnya bagi kelas menengah dan menengah ke bawah. Ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam UU 7/2021 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.3.3] Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon, dalam petitum angka 2, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 7 ayat (3) UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1). Sedangkan dalam petitum angka 3, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) UU 7/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “minimum PPN 0% dan tidak boleh lebih dari 10% atau lebih baik lagi “PPN 0%”. Rumusan petitum angka 2 tersebut menurut Mahkamah tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya menegaskan petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Pemohon hanya mencantumkan frasa "bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1)" tanpa mencantumkan frasa "dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal demikian dapat berakibat pada adanya ketidakjelasan batasan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan 19 kemudian "dibatalkan" keberlakuannya atau daya mengikatnya norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum (erga omnes) dan tidak hanya berlaku bagi Pemohon. Di samping itu, rumusan petitum selanjutnya yakni petitum angka 3, menurut Mahkamah merupakan suatu rumusan petitum bersyarat namun bertentangan atau kontradiktif dengan rumusan petitum angka 2, karena Pemohon memohon pemaknaan terhadap suatu norma secara bersyarat yang dalam petitum angka 2 sebelumnya telah dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa menggunakan rumusan petitum alternatif. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, di samping terdapat ketidakjelasan uraian alasan permohonan (posita) sebagaimana dipertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.3.2], kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam menyusun petitum permohonan a quo menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.