Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, selanjutnya disebut UU KUP), dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069, selanjutnya disebut UU 42/2009) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 16 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 17 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa dalam hal ihwal kedudukan hukum (legal standing),Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bertanggal 24 Agustus 2009, yang merupakan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT Harapan Sinar Abadi (PT HSA) (bukti P-16); [3.5.2] Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tersebut, ihwal Perubahan Anggaran Dasar PT HSA telah dimuat dalam Salinan Akta Notaris Nomor 05 yang diterbitkan oleh Notaris Ade Hidayat, bertanggal 31 Juli 2009 (bukti P-15). Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PT HSA perubahan tersebut, Nyonya Henny Victoria diangkat sebagai Direktur Utama; [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT HSA, “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian” dan Pasal 12 angka 2 huruf a menyatakan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan”. Dengan demikian, Pemohon berhak mewakili PT HSA dalam permohonan a quo di Mahkamah Konstitusi; [3.5.4] Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Anggaran Dasar PT HSA, pembentukan perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk berusaha dalam bidang pembangunan, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang perindustrian, bidang percetakan, bidang pertanian, bidang pengangkutan darat, dan dalam bidang pertambangan. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, PT HSA melaksakanan kegiatan usaha yang berhubungan dan terkait dengan maksud pendirian perseroan; [3.5.5] Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksudkan pada angka [3.5.4] di atas, sebagai badan hukum privat, PT HSA dikenakan berbagai macam kewajiban, termasuk di dalamnya kewajiban untuk membayar pajak; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 18 [3.5.6] Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP; serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon disebabkan oleh kewajiban dalam pembebanan pajak terutama pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di luar batas kemampuan Pemohon. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan adanya norma dalam pasal-pasal a quo, Pemohon seolah-olah membayar 3 (tiga) kali lipat PPN. Bahkan, karena tidak mampu membayar atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, semua rekening atas nama PT HSA telah diblokir dan dipindahkan ke kas negara (vide Perbaikan Permohonan hal. 6). Berdasarkan penjelasan di atas, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon, di mana, sebagaimana didalilkan Pemohon, apabila norma dalam pasal- pasal