Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 65 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, yang selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 66 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma: a. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” dalam Pasal 6 UU 11/2020; b. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 17 angka 16 UU 11/2020; c. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) Pasal 47A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 24 angka 44 UU 11/2020; 67 d. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dalam Pasal 25 angka 10 UU 11/2020; e. Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 27 angka 14 UU 11/2020; f. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 34 angka 2 UU 11/2020; g. Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU 21/2014) dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020; h. Frasa “c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau” pada ayat (2) Pasal 56 UU 21/2014 dalam Pasal 41 angka 25 UU 11/2020; i. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 50 angka 9 UU 11/2020; j. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (5) Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2007) dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020; k. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) Pasal 84 UU 2/2007 dalam Pasal 52 angka 27 UU 11/2020; l. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 82 angka 2 UU 11/2020; m. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; n. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; o. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; p. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) Pasal 157 UU 28/2009 dalam Pasal 114 angka 5 UU 11/2020; 68 q. Frasa “ayat (1)” pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 124 angka 2 UU 11/2020; r. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pasal 150 angka 31 UU 11/2020; s. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) Pasal 151 UU 11/2020; t. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 175 angka 6 UU 11/2020. selengkapnya masing-masing sebagai berikut: Pasal 6 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. Pasal 17 angka 16 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut: 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi