Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 279 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 280 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menguji konstitusionalitas norma Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 serta Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4A ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, huruf g, huruf j dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 menyatakan: “… (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: b. dihapus (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; g. dihapus; j. dihapus;” Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 menyatakan: (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: 281 a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-2] yang berprofesi sebagai nelayan dan juga pembayar pajak (tax payer) yang memiliki NPWP [vide Bukti P-17] yang sehari-hari berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Menurut Pemohon I, dengan meningkatnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% tanpa ada dasar kejelasan parameter naik turunnya tarif PPN sebagaimana diatur dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan di tengah kondisi penurunan pendapatan dan potensi kehilangan pendapatan. Selain itu, walaupun Pemohon I membayar pajak namun mengalami kesulitan mengakses berbagai layanan kesehatan medis terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi perempuan dan layanan pendidikan bagi anak-anak yang diakibatkan meningkatnya biaya pendidikan karena menurunnya hasil tangkapan ikan akibat eksploitasi pembangunan, dampak krisis iklim dan intensitas bencana yang meningkat di Kepulauan Seribu, sehingga Pemohon I potensial dirugikan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang layak. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4] yang merupakan salah satu penerima beasiswa yang belum memiliki NPWP, namun sebagai pembayar pajak (tax payer) Pemohon II membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari sehingga merasakan dengan adanya kenaikan PPN dan perluasan barang dan jasa yang terkena PPN sebagaimana diatur dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut 282 menyebabkan secara potensial hak Pemohon II dirugikan karena semakin sulit membiayai kebutuhan sehari-hari untuk hidup layak dan sangat mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena tidak ada kepastian hukum mengenai ketentuan yang mengatur besaran tarif PPN. 4. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) [vide Bukti P-5] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-6], yang saat ini sedang menempuh pendidikan dengan biaya mandiri tanpa bantuan beasiswa dan juga pembayar pajak (tax payer) yang belum memiliki NPWP, namun membayar PPN untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Menurut Pemohon III, adanya kenaikan tarif PPN menyebabkan biaya k