Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, selanjutnya disebut UU 32/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 118 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 119 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang menyatakan: Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing adalah perorangan warga negara Indonesia, berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, dan Bukti P-7]; 4. Bahwa Pemohon I adalah Kepala Departemen Riset dan Keilmuan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Periode 2024-2025 dan Kepala Departemen Riset dan Keilmuan berdasarkan Surat Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nomor: 002/SK/BEM-FH/USU/IV/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (BEM FH USU) Periode 2024-2025, yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengikuti berbagai perlombaan, pengembangan kajian keilmuan hukum mengenai lingkungan hidup, dan melakukan advokasi terkait lingkungan hidup. Pemohon I bukan 120 merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melainkan sebagai pihak yang berpartisipasi memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun merasa hak konstitusionalnya atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tidak terpenuhi karena meningkatnya tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) terutama terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun tindakan pembalasan yang terjadi bukan dari terlapor yang disebabkan karena berlakunya Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009. 5. Bahwa Pemohon II adalah juga anggota International Law Student Association Fakultas Hukum (ILSA FH USU) [vide Bukti P-25] yang berpartisiapsi aktif melalui berbagai tulisan dan melakukan kegiatan lomba serta lokakarya untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusioanl warga negara. Namun hak yang harus diperjuangkan tersebut terderogasi oleh Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 yang tidak jelas rumusannya karena membatasi hak setiap orang dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya Penjelasan a quo menurut Pemohon II terjadi peningkatan tindakan kriminalisasi maupun berbagai disparitas putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan konsep anti-SLAPP terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup, terutama pihak yang bukan merupakan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maupun tindakan pembalasan yang terjadi bukan dari terlapor. Sehingga menimbulkan rasa takut, padahal memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan partisipasi publik sebagaimana maksud dalam Pasal 65 dan Pasal 70 UU 32/2009; 6. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, Penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berpotensi m