Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262, selanjutnya disebut UU 6/1983) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan PP Nomor: PUT-004529.99/2023/PP/ M.VIB Tahun 2024. 46 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 22 Januari 2026 hlm. 14-32]. Terhadap nasihat yang diberikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). 47 Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formal, Mahkamah tidak hanya semata-mata menilai sistematika saja, tetapi juga menilai perihal keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing bagian dalam sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dimulai bagian perihal, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), dan petitum. Mahkamah menemukan fakta, objek pengujian permohonan Pemohon, yaitu norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) UU 6/1983. Namun demikian, norma yang secara tegas dikutip oleh Pemohon yang dimohonkan pengujian materiil ke Mahkamah merupakan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm.3], yang kutipannya sebagai berikut: Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 28/2007: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat 48 b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; Pasal 36 ayat (2) UU 28/2007: Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa berdasarkan kutipan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menilai berkenaan dengan rumusan kutipan pasal-pasal a quo telah ternyata merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah melalui UU 28/2007. Oleh karena itu, norma pasal-pasal yang dipersoalkan dan dikutip oleh Pemohon sebagai objek permohonan pengujian materiil di Mahkamah, bukan lagi kutipan pasal-pasal yang tercantum dalam UU 6/1983 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa secara sistematis dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan, undang-undang yang telah mengalami perubahan tidak berdiri tersendiri, melainkan melekat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini, sejak diundangkannya UU 28/2007 yang mengubah rumusan antara lain Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dari UU 6/1983 sebelumnya, maka norma yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hasil perubahan tersebut. Terlebih, secara substansial norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 6/1983 tidak terdapat kata “surat” sebagaimana yang diatur dalam perubahan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 28/2007. Meskipun kata “surat” dimaksud terdapat dalam norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 28/2007 yang merupakan