Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU 6/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 16 [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal- hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 12 Januari 2026 melalui daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan tanpa disertai Daftar Alat Bukti (DAB) dan alat bukti; 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 08.00 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah memberi nasihat kepada Pemohon agar melengkapi atau memperbaiki permohonan, termasuk melengkapi bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Januari 2026, hlm. 12-27]; 3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 5 Februari 2026 melalui daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 pada pukul 12.18 WIB yang dilengkapi dengan DAB dan alat bukti, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dalam bentuk digital tanpa dibubuhi meterai. Oleh karena alat bukti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti dimaksud. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan pengajuan alat bukti yang dilakukan melalui permohonan secara daring (online) atau media elektronik lainnya, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun demikian, Pemohon saat mengajukan permohonan awal tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai. Demikian pula pada saat 17 mengajukan perbaikan permohonan, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dengan disertai DAB beserta bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang berupa berkas digital yang tidak dibubuhi meterai, baik meterai tempel maupun meterai elektronik (e-meterai). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena pada saat pengajuan permohonan tidak disertai dengan alat bukti dan pada saat pengajuan perbaikan permohonan bukti yang diajukan tidak dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 4.