Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Majelis Komisioner dalam putusan a quo, khususnya pada Paragraf [4.38] dan [4.39], yang secara 85 terang benderang membedah hubungan antara UU KIP dan Pasal 34 UU KUP. 86 ● Bahwa Majelis Komisioner dalam Paragraf [4.38] secara tegas menyatakan pendapat hukumnya setelah menimbang ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP jo. PMK 17/2013, dengan kutipan sebagai berikut: "...Majelis Komisioner berpendapat bahwa pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Pejabat atau tenaga ahli dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak aturan secara jelas mengenai pihak lain di luar dari yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk melakukan perekaman selama proses pemeriksaan..." ● Bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah adalah justifikasi empiris atas pendapat Ahli sebelumnya. Lembaga negara yang berwenang 87 memutus sengketa informasi (KIP) telah menafsirkan bahwa Pasal 34 UU KUP hanya membebani kewajiban kepada Pejabat dan Tenaga Ahli, namun sama sekali tidak mengatur sehingga tidak dapat melarang Wajib Pajak untuk melakukan perekaman. Dengan demikian, jika DJP menggunakan Pasal 34 UU KUP untuk melarang Wajib Pajak, tindakan tersebut merupakan tindakan yang berlebihan karena telah memperluas norma larangan kepada subjek hukum yang tidak diatur oleh undang- undang tersebut; ● Selanjutnya, Majelis Komisioner dalam pertimbangannya mengembalikan hakikat permasalahan ini kepada konstitusi, yakni Pasal 28F UUD 1945. Aktivitas "mencari, menyimpan, dan mengolah informasi" (termasuk merekam proses pemeriksaan) adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi. Oleh karenanya, pembatasan terhadap hak tersebut haruslah berdasarkan undang-undang yang bersifat ketat (strict liability). Mengingat UU KUP tidak secara eksplisit melarang Wajib Pajak merekam, maka pelarangan berdasarkan tafsir sepihak pejabat adalah bentuk pelanggaran hak konstitusional Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 28F UUD 1945; ● Bahwa kemudian, Majelis Komisioner dalam Paragraf [4.39] menegaskan informasi mengenai boleh/tidaknya merekam adalah informasi publik yang berkaitan dengan norma hukum yang mengikat publik. Artinya, prosedur pemeriksaan pajak bukanlah "ruang tertutup" yang kebal dari akses publik, oleh karenanya Ahli harus berpendapat, transparansi prosedur (termasuk izin perekaman) adalah syarat mutlak terciptanya kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi perpajakan; ● Berdasarkan uraian pertimbangan hukum KIP tersebut, Ahli menegaskan telah terbukti serta dapat dibuktikan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner, Pasal 34 UU KUP mengalami kekosongan norma terkait pengaturan perekaman oleh Wajib Pajak. Kekosongan ini tidak boleh diisi dengan larangan sewenang-wenang (diskresi yang melampaui wewenang), melainkan harus dimaknai bahwa sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang, maka Wajib 88 Pajak berhak melakukannya demi kepastian hukum dan pembelaan hak-haknya; ● Bahwa selanjutnya, selain daripada uraian pertimbangan hukum Majelis Komisioner diatas, Ahli perlu menguraikan logika hukum a contrario terkait ketiadaan dasar hukum pelarangan tersebut. Apabila terbukti tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik melarang (sebagaimana dikonfirmasi oleh Putusan KIP a quo), maka demi hukum aktivitas perekaman oleh Wajib Pajak adalah sah dan diperbolehkan; ● Seringkali DJP berdalih bahwa pelarangan tersebut dilakukan demi mencegah potensi pelanggaran terhadap Pasal 17 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “UU KIP”) yang mengatur tentang informasi yang dikecualikan (rahasia), seperti informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, persaingan usaha tidak sehat, atau mengungkap data pribadi pihak lain; Quote Pasal 17 huruf b UU KIP “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.” Quote Pasal 17 huruf e UU KIP “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 89 5. Rencana awal investasi asing; 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.” ● Oleh karenanya menurut Ahli, dalil tersebut adalah kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berpijak pada realitas pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya dibahas dalam pemeriksaan pajak? ● Bahwa substansi pemeriksaan pajak merupakan proses uji kepatuhan (compliance test) atas transaksi-transaksi ekonomi yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Dokumen yang dibahas mayoritas adalah Faktur Pajak (Keluaran/Masukan), Bukti Potong, Transfer Pricing Document dan lain-lain dengan lawan transaksi. ● Bahwa terkait data lawan transaksi yang terdapat dalam Faktur Pajak/Bukti Potong tersebut adalah data transaksi wajar/legal normatif (akuntansi/administrasi/hukum pajak) karena karena data tersebut mengandung informasi publik yang sebelumnya sudah diketahui dan dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri selaku pihak yang bertransaksi karena ketika Wajib Pajak merekam pembahasan mengenai transaksi dari PT A (Lawan Transaksi), Wajib Pajak tidak sedang membocorkan rahasia PT A, karena Wajib Pajaklah yang bertransaksi dengan PT A sehingga dengan demikian data normatif yang bersifat publik tersebut telah dimiliki oleh wajib pajak dan bukan rahasia yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan bukan pula rahasia negara berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional, melainkan jejak administratif perpajakan yang memang menjadi hak Wajib Pajak untuk mengarsipkannya. ● Oleh karenanya Ahli harus menegaskan bahwa rekaman elektronik audio visual oleh Wajib Pajak akan melanggar Pasal 17 huruf b dan huruf e UU KIP adalah dalil yang mengada-ada karena sepanjang rekaman tersebut hanya mendokumentasikan interaksi mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak itu sendiri dan data transaksinya 90 sendiri, maka tidak ada satu pun unsur persaingan usaha dan ketahanan ekonomi nasional yang dibocorkan; ● Dengan demikian, terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP dan penjelasannya yang digunakan DJP sebagai larangan untuk melakukan perekaman secara elektronik audio visual oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah Pemohon ajukan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi telah terbukti dan dapat dibuktikan serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bukan merupakan larangan untuk melakukan perekaman secara audio visual oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, sehingga dengan demikian demi hukum perekaman secara elektronik audio visual dapat dilakukan oleh Wajib Pajak demi menjaga pelaksanaan pemeriksaan pajak sesuai dengan tata cara atau prosedur yang diatur dalam peraturan perundang- undangan sesuai dengan asas “due process of law” untuk menghindari dugaan intimidasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang Pegawai DJP in casu pemeriksaan pajak. 2. Pendapat Ahli Terhadap Hubungan Kausalitas antara Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP dan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) jo. Ayat (2) jo. ayat (3) UU KUP ● Bahwa selanjutnya, Ahli perlu menilai keterkaitan antara ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU KUP dengan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KUP, oleh karenanya Ahli perlu menguraikan terlebih dahulu unsur ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KUP dibawah ini; Quote Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KUP “(1) Pejabat yang karena kealpaa