Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 12 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 232 dan Pasal 233 Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 23 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan, menyempurnakan kewenangan Mahkamah, memperjelas perihal kedudukan hukum dan anggapan kerugian baik yang bersifat aktual atau potensial hak konstitusional yang dialami Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan (posita), khususnya terkait dengan norma dalam UUD 13 NRI Tahun 1945, serta memperjelas hal-hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Januari 2026, hlm. 15-30]. Selanjutnya, pada tanggal 6 Februari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda menerima/mendengarkan penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan dalam petitum Pemohon memohon sebagai berikut. 1. …; 2. Menyatakan ketentuan Pasal 232 dan pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Frasa “Ancaman Kekerasan, Memaksa Lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah, serta tidak terganggu” bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 E Ayat (3) UUD NRI 1945, sepanjang tidak di maknai Konstitusional 3. Menyatakan frasa-frasa dalam pasal 232 dan Pasal 233 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak di maknai bahwa : - Frasa “Ancaman Kekerasan“ Harus di maknai sebagai ancaman yang di sertai maksud dan kemampuan nyata untuk melakukan kekerasan fisik secara langsung dan aktual, serta dapat di buktikan secara objektif, tidak termasuk ekspresi pendapat, kritik, seruan, atau tekanan politik yang di sampaikan secara damai. - Frasa “memaksa lembaga dan/atau badan pemerintah agar mengambil atau tidak mengambil keputusan“ harus di maknai sebagai perbuatan yang di lakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik yang nyata dan langsung sehingga menghilangkan kebebasan kehendak, dan tidak mencakup penyampaian aspirasi, 14 demonstrasi, kritik, atau partisipasi publik lainnya yang di jamin konstitusi. - Frasa “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah“ harus di maknai sebagai tindakan fisik nyata yang secara langsung menghalangi pelaksanaan tugas kedinasan, dan tidak termasuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa. - Frasa “tidak terganggu“ harus di maknai secara ketat dan terbatas sebagai gangguan berupa kekerasan fisik dan tidak dapat di tafsirkan sebagai pembatas terhadap kritik, protes, atau ekspresi politik warga negara yang di jamin konstitusi. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, pada bagian hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum), telah ternyata petitum dirumuskan secara tidak lazim. Dalam rumusan petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sejumlah frasa dalam kedua pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. Namun, setelah Mahkamah mencermati redaksional petitum angka 2 dimaksud, telah ternyata Pemohon menggabungkan redaksional sejumlah frasa tersebut dengan merujuk pada norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023. Padahal, apabila merujuk pada norma Pasal 232 UU 1/2023, tidak ditemukan frasa “tidak terganggu” dan frasa “merintangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” dalam rumusan norma dimaksud, karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 233 UU 1/2023. Di samping itu, apabila merujuk pada norma Pasal 233 UU 1/2023, tidak pula ditemukan frasa “memaksa lembaga dan/atau badan agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan” dalam rumusan norma tersebut, karena frasa-frasa yang dicantumkan oleh Pemohon terdapat pada norma Pasal 232 UU 1/2023. Uraian petitum permohonan demikian menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai materi muatan mana dalam norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 sebagai norma yang sesungguhnya dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Di samping itu, petitum yang dirumuskan oleh Pemohon dirumuskan secara kumulatif. Dalam rumusan petitum angka 2, Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan 15 dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konstitusional. Namun, dalam petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dalam uraian petitum permohonan Pemohon. Berkenaan dengan petitum demikian, menurut Mahkamah pada satu sisi Pemohon memohon agar norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun di sisi lain memohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 secara bersyarat (conditionally unconsti