Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertimbangan Hukum Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan putusan atas pokok perkara) karena permohonan ditarik kembali oleh Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018, setelah proses pemeriksaan yang cukup substansial termasuk mendengarkan keterangan [[Presiden]]. Mahkamah mempertimbangkan: - Permohonan pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (undang-undang yang berusia 60 tahun saat diuji) terhadap [[UUD 1945]] - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (1)]] [[UU MK]], Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan - Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (2) UU MK|[[Pasal 35]] ayat (2)]] [[UU MK]], penarikan kembali mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali ### Amar Ketetapan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon 2. Permohonan Nomor [[27/PUU-XVI/2018]] ditarik kembali 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo 4. Memerintahkan [[Panitera MK|Panitera Mahkamah Konstitusi]] untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap [[UUD 1945]]. Ini merupakan salah satu undang-undang tertua yang pernah diujikan di [[Mahkamah Konstitusi]], terkait kebijakan nasionalisasi aset Belanda pada era pasca-kolonial. Karena permohonan ditarik kembali, Mahkamah tidak memberikan pertimbangan atas substansi konstitusionalitas. ### Catatan Historis [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] merupakan produk hukum era Orde Lama yang mengatur nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pengujiannya oleh Yayasan Pendidikan Kristen menunjukkan implikasi yang masih berlanjut dari kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset yang dikelola organisasi keagamaan. ## Hakim Konstitusi ### Rapat Permusyawaratan Hakim (9 Juli 2018) - **[[Aswanto]]** (Ketua merangkap Anggota) - **[[Arief Hidayat]]** (Anggota) - **[[Maria Farida Indrati]]** (Anggota) - **[[I Dewa Gede Palguna]]** (Anggota) - **[[Manahan M.P. Sitompul]]** (Anggota) - **[[Saldi Isra]]** (Anggota) - **[[Suhartoyo]]** (Anggota) - **[[Wahiduddin Adams]]** (Anggota) ### Sidang Pleno (23 Juli 2018) Diucapkan oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan **[[Anwar Usman]]** selaku Ketua, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti. ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - [[Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958]] tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda - [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] - [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas UU MK - [[Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2018 on 2025-07-18 17:51:16 --> <!-- Enhanced with source extraction on 2026-02-16 -->