Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Perkara 3/PUU-XV/2017 PUU Ditarik Kembali

Tanggal Putusan: 19 Juli 2017

Tanggal Registrasi: 2017-01-06

Pemohon

Suhaelah, Reni Setiawati, dan Susi Marfia

Majelis Hakim

Aswanto (K), Suhartoyo (A), Maria Farida Indrati (A), Hani Adhani (PP)

Amar Putusan

**MENERIMA** permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara pengujian [[UU No. 23 Tahun 2014]] tentang [[Pemerintahan Daerah]]. ## Timeline - **2017-01-06**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-07-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[Putusan tentang Pemerintahan Daerah]] - Kasus-kasus terkait otonomi daerah - [[Pengujian UU Pemda]] - Pengujian undang-undang pemerintahan daerah lainnya ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Penarikan Kembali]]**: Pemohon berhak menarik kembali permohonannya sebelum putusan materiil 2. **[[Otonomi Daerah]]**: Isu yang tidak sampai diuji karena penarikan kembali 3. **[[Procedural Law]]**: Ketetapan penarikan kembali merupakan bagian dari hukum acara [[Mahkamah Konstitusi|MK]] ### Precedential Value Ketetapan ini menunjukkan bahwa pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum putusan materiil dijatuhkan. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menerima penarikan kembali karena memenuhi syarat formal dan tidak ada halangan hukum. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[UU No. 23 Tahun 2014]] tetap berlaku tanpa adanya pengujian konstitusional - Tidak ada perubahan dalam status hukum undang-undang - Memberikan precedent tentang prosedur penarikan kembali permohonan ### Tindak Lanjut - Tidak ada tindak lanjut karena permohonan ditarik kembali - [[UU No. 23 Tahun 2014]] tetap berlaku sepenuhnya ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[Maria Farida Indrati]]** 2. **[[Hani Adhani]]** 3. **[[Aswanto]]** 4. **[[Suhartoyo]]** 5. **[[Anwar Usman]]** 6. **[[Wahiduddin Adams]]** 7. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 8. **[[Manahan MP Sitompul]]** 9. **[[Saldi Isra]]** ## Catatan Penting - Ketetapan penarikan kembali berbeda dengan putusan materiil - Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan materi yang sama di kemudian hari - Tidak ada pengujian konstitusional terhadap [[UU No. 23 Tahun 2014]] ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 23 Tahun 2014]] - Pemerintahan Daerah - [[UU No. 48 Tahun 2009]] - Kekuasaan Kehakiman - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] ### Putusan Terkait - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Pemerintahan Daerah]] - Kumpulan putusan terkait - [[Ketetapan Penarikan Kembali MK]] - Kasus-kasus serupa --- <!-- Enhanced by

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam ketetapan ini. ## Amar Putusan **MENERIMA** permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara pengujian [[UU No. 23 Tahun 2014]] tentang [[Pemerintahan Daerah]]. ## Timeline - **2017-01-06**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-07-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[Putusan tentang Pemerintahan Daerah]] - Kasus-kasus terkait otonomi daerah - [[Pengujian UU Pemda]] - Pengujian undang-undang pemerintahan daerah lainnya ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Penarikan Kembali]]**: Pemohon berhak menarik kembali permohonannya sebelum putusan materiil 2. **[[Otonomi Daerah]]**: Isu yang tidak sampai diuji karena penarikan kembali 3. **[[Procedural Law]]**: Ketetapan penarikan kembali merupakan bagian dari hukum acara [[Mahkamah Konstitusi|MK]] ### Precedential Value Ketetapan ini menunjukkan bahwa pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum putusan materiil dijatuhkan. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menerima penarikan kembali karena memenuhi syarat formal dan tidak ada halangan hukum. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[UU No. 23 Tahun 2014]] tetap berlaku tanpa adanya pengujian konstitusional - Tidak ada perubahan dalam status hukum undang-undang - Memberikan precedent tentang prosedur penarikan kembali permohonan ### Tindak Lanjut - Tidak ada tindak lanjut karena permohonan ditarik kembali - [[UU No. 23 Tahun 2014]] tetap berlaku sepenuhnya ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[Maria Farida Indrati]]** 2. **[[Hani Adhani]]** 3. **[[Aswanto]]** 4. **[[Suhartoyo]]** 5. **[[Anwar Usman]]** 6. **[[Wahiduddin Adams]]** 7. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 8. **[[Manahan MP Sitompul]]** 9. **[[Saldi Isra]]** ## Catatan Penting - Ketetapan penarikan kembali berbeda dengan putusan materiil - Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan materi yang sama di kemudian hari - Tidak ada pengujian konstitusional terhadap [[UU No. 23 Tahun 2014]] ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 23 Tahun 2014]] - Pemerintahan Daerah - [[UU No. 48 Tahun 2009]] - Kekuasaan Kehakiman - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] ### Putusan Terkait - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang Pemerintahan Daerah]] - Kumpulan putusan terkait - [[Ketetapan Penarikan Kembali MK]] - Kasus-kasus serupa ---  *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017-01-18*