Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Rachmad Rofik; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) Profil Akun pada aplikasi by.U milik Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) Detail Pemakaian Data pada aplikasi by.U milik Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) notifikasi sistem pada aplikasi by.U yang berbunyi: “Oups... Kuota Super Kager 10GB kamu bakal hangus pada 2026/01/04 17:24:36.00. Yuk isi ulang kuotamu!”; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Tangkapan Layar (screenshot) Notifikasi Transaksi Pembelian Pulsa dan Kuota pada aplikasi by.U milik Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel tulisan Pemohon berjudul “Tragedi 63 Triliun Kuota Hangus Yang Memiskinkan Konsumen” yang dipublikasikan di laman Kompasiana; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Cetak Artikel Indonesia.id (Tempo Media Group) berjudul “Menggugat Logika Kuota Hangus: Perampokan Halus Rp 63 Triliun” karya Pemohon Rachmad Rofik. 20 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa pada tanggal 14 Januari 2026, Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 14 Januari 2026 untuk menguji konstitusionalitas Pasal 71 angka 2 UU 6/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Pemohon melalui daring (online). Berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 30/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 15 Januari 2026. Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti dan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 tanpa dibubuhi meterai. 21 [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta pemberian nasihat kepada Pemohon pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 28 Januari 2026, hlm. 16-21]. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi alat bukti yang diajukan dengan membubuhkan meterai [vide Risalah Sidang, tanggal 28 Januari 2026, hlm. 20]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28 Januari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 10 Februari 2026, pukul 12.00 WIB dan Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026. [3.3.3] Bahwa pada tanggal 10 Februari 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun demikian, pada sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti tersebut tidak dapat disahkan dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 13-16]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-7. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana 22 dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.