Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 31 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU 10/1998) serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 dan Pasal 236 ayat (1) serta Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Rachmad Rofik, bertanggal 15 Januari 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, tanggal 15 Januari 2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 32/PUU-XXIV/2026, pada tanggal 19 Januari 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai Bukti P-6 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta pemberian nasihat kepada Pemohon pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni 32 kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Januari 2026, hlm. 4-12]. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat untuk melengkapi alat bukti yang belum diajukan Pemohon karena hanya melampirkan daftar alat bukti dalam permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Januari 2026, hlm. 13]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 27 Januari 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 9 Februari 2026, pukul 12.00 WIB dan Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026; [3.3.3] Bahwa pada tanggal 9 Februari 2026, pukul 15.49 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun demikian, pada sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga alat bukti tersebut tidak dapat disahkan dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Februari 2026, hlm. 17]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak satu eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagiamana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan salah satu hal elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. 33 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.