Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 7 Oktober 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 381/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2026 dan Pemohon menyampaikan langsung dokumen fisik permohonan pada tanggal 7 Oktober 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan dokumen fisik disertai dengan dokumen softcopy permohonan, dokumen fisik daftar alat bukti dan softfile alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, namun tidak mengajukan dokumen fisik alat bukti yang telah dibubuhi meterai (nazegel). [3.3.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Oktober 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025). Selanjutnya, dalam sidang pendahuluan, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), 16 dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 18-26]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon apabila hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, perbaikan permohonan diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyelenggaraan persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, yaitu paling lama pada tanggal 2 November 2026, pukul 12.00 WIB, sekaligus menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai (nazegel) yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 27]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 2 November 2026 pukul 15.15 WIB. Ihwal persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1587.381/PUU/ PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 23 Oktober 2026 ihwal Panggilan Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan melalui e-mail pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 13.42 WIB dan pesan WhatsApp pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 13.43 WIB. Namun, pada tanggal 2 November 2026 pukul 09.39 WIB secara daring (online), Pemohon menyampaikan surat izin berhalangan hadir pada persidangan dimaksud dengan alasan keperluan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan atau diwakilkan. Selain itu, sekalipun Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan yang masih dalam tenggat waktu penyampaian perbaikan permohonan, perbaikan permohonan diterima Mahkamah tanpa disertai dokumen alat bukti yang telah dibubuhi meterai (nazegel). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, berkenaan dengan pengajuan alat bukti untuk permohonan yang diajukan secara daring (online), ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Namun secara faktual, baik ketika mengajukan 17 permohonan awal maupun pada waktu menyampaikan perbaikan permohonan, Pemohon tidak menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai (nazegel) untuk mendukung permohonan. Padahal, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 alat bukti merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, terlepas dari fakta tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan, oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 18 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu d