Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. 7 [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanpa tanggal secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 382/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan dokumen berupa softcopy permohonan yang telah ditandatangani Pemohon disertai softcopy daftar alat bukti dan scan alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang belum dibubuhi meterai (nazegel); [3.3.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 20 Oktober 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Oktober 2026, hlm. 6-13]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah menjelaskan apabila Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, perbaikan tersebut telah diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon, yaitu paling lama pada tanggal 2 November 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Oktober 2026, hlm. 13-14]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti yang dijadwalkan pada tanggal 2 November 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon 8 secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1584.382/PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 23 Oktober 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada tanggal 23 Oktober 2026 pukul 11.18 WIB. Namun demikian, pada tanggal 2 November 2026, Pemohon justru menyampaikan surat secara daring (online) perihal Penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 November 2026 pukul 07.43 WIB. Dalam surat penarikan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya berkeputusan untuk menarik permohonan a quo dengan alasan keterbatasan sumber daya dan kesiapan teknis pendukung dalam mengikuti rangkaian proses persidangan. Selain itu, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, Pemohon juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat hadir dalam persidangan. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok permohonan berdasarkan permohonan awal. Oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon, karena tidak dapat mengonfirmasi terkait dengan bukti yang telah disampaikan tersebut. Selain itu, dengan tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan a quo, juga menyebabkan Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi terkait dengan surat permohonan penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan oleh Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 2 November 2026, hlm. 9-10]. Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 yang menentukan alat bukti merupakan syarat formil yang 9 dipersyaratkan untuk mendukung permohonan. Selain itu, meskipun Pemohon telah mengajukan penarikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 namun oleh karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan, Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi surat penarikan permohonan dimaksud. Dengan demikian, berkenaan dengan penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan penarikan lebih lanjut. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: