Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 17 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 215 Undang-Undang 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 18 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal Pasal 215 UU 20/2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa. 19 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P- 1], yang merupakan mahasiswa Aktif Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) [vide Bukti P-2]. 3. Bahwa Pemohon merupakan delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang akan melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana [vide Bukti P-3], yang berpedoman pada UU 20/2025. Berkenaan dengan hal tersebut ketentuan norma Pasal 215 UU 20/2025 telah menimbulkan tafsir berbeda antar anggota, yang menyebabkan terhambat atau terbatasnya peningkatan kreativitas dalam simulasi persidangan. Padahal, kegiatan kompetisi peradilan semu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dimanfaatkan Pemohon untuk mengembangkan kemampuan memahami dan menerapkan hukum acara pidana; 4. Bahwa Pemohon dalam kompetisi peradilan semu tingkat nasional sebelumnya juga berperan sebagai seorang saksi, di mana salah satu kreativitas yang dilakukan oleh delegasi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa atau saksi, yang kemudian Majelis Hakim menegur dan memerintahkan untuk mengganti pertanyaan tersebut, pengaturan yang demikian sudah secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 166 UU 8/1981, sehingga tidak timbul interpretasi norma yang berbeda antar delegasi, berbeda dengan UU 8/1981 pembaharuan KUHAP melalui UU 20/2025, in casu Pasal 215 telah menciptakan penafsiran berbeda dari delegasi sehingga menghambat peningkatan kreativitas Pemohon, dan jika Pemohon tetap berupaya menggunakan kreativitas tersebut maka dewan juri juga berkemungkinan berpendapat bahwa delegasi telah keliru dalam menerapkan hukum acara pidana, hal yang demikian jelas merugikan Pemohon. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan mahasiswa Aktif Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) [vide Bukti P-2], serta sebagai delegasi dalam kompetisi peradilan semu yang akan melakukan simulasi persidangan perkara tindak pidana [vide Bukti P-3]. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 215 UU 20/2025 yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan 20 ketidakpastian hukum pada saat mempelajari dan menerapkan hukum acara pidana pada praktik peradilan semu, khususnya berkaitan dengan Pasal 215 UU 20/2025. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon menyadari bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian norma Pasal 215 UU 20/2025 anggapan kerugian hak konstitusionalnya hanya bersifat potensial, namun Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai mahasiswa yang sedang berusaha mengembangkan diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga jika permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 215 UU 20/2025 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma Pasal 215 UU 20/2025, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 215 UU 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahw