Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 167 ayat (6) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 99 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 100 setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017, yang menyatakan: (6) Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) menjelaskan memiliki kedudukan hukum, dengan uraian sebagai berikut: a. Pemohon I dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI juga berstatus sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Tempat Pemungutan Suara 058 [vide Bukti P-7, Bukti P-20, dan Bukti P-41] yang memiliki perhatian akademik terhadap persoalan hukum kepemiluan. Menurut Pemohon I, berlakunya norma a quo tidak memberikan kepastian hukum keberlakuan perubahan ketentuan substantif terhadap tahapan pemilu yang sedang berjalan sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, dengan diberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 akan memberikan kepastian hukum bahwa 101 perubahan undang-undang yang dilakukan setelah tahapan pemilu dimulai, sepanjang mengubah ketentuan substantif mengenai peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, daerah pemilih, pencalonan, dan penetapan hasil pemilu, tidak dapat diberlakukan terhadap tahapan yang sedang berjalan dan tindakan hukum yang telah terbentuk berdasarkan ketentuan sebelumnya. Pengaturan demikian tetap harus memberikan ruang bagi perubahan secara konstitusional untuk melaksanakan putusan Mahkamah menjamin hak konstitusional warga negara atau mengenai keadaan luar biasa yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; b. Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9], yang dalam menjalankan profesi, memberikan pendampingan serta nasihat hukum bidang kepemiluan termasuk kepada peserta pemilu. Menurut Pemohon II, ketentuan norma pasal yang diuji tidak memberikan kepastian mengenai batas penerapan perubahan hukum terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. Selain itu menurut Pemohon II, ketiadaan pengaturan mengenai akibat hukum perubahan undang-undang setelah tahapan dimulai menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak adanya jaminan normatif atas kepastian kerangka kontestasi tersebut; c. Pemohon III dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI yang juga berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara [vide Bukti P-10 dan Bukti P-21]. Menurut Pemohon III sebagai pengguna hak pilih untuk pertama kali, ketentuan norma a quo tidak memberikan kepastian mengenai batas penerapan perubahan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung karena ketidaklengkapan pengaturan dalam pasal a quo; d. Pemohon IV dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai WNI yang juga berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 102 Tahun 2024 Kota Tangerang, Provinsi Banten [vide Bukti P-11 dan Bukti P-22] serta memiliki kepentingan konstitusional terhadap kepastian hukum penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. Menurut Pemohon IV, akibat berlakunya ketentuan norma a quo, hak konstitusional Pemohon IV dirugikan karena norma tersebut tidak secara tegas m