Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) orang yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) yang menyatakan “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.” Pasal a quo, menurut anggapan para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana permohonan para Pemohon. 2. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyerahkan soal perubahan jangka waktu atau masa jabatan keuchik sebagaimana diatur dalam UU 11/2006 kepada pembentuk undang-undang karena perubahan demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Berkenaan dengan putusan Mahkamah a quo, saya memiliki pendapat berbeda, yakni bahwa seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memastikan terjaganya hak konstitusional para Pemohon terkait dengan prinsip persamaan di hadapan hukum vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. 3. Bahwa pertama, dilihat dari naskah akademik, daftar inventarisasi masalah (DIM) dan risalah-risalah pembahasan RUU yang melahirkan UU 11/2006, ditetapkannya masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun dalam Pasal 115 78 ayat (3) UU 11/2006 bukan didasari atas sifat kekhususan pemerintahan desa di Provinsi Aceh. Ketentuan masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun tersebut diambil dari ketentuan tentang masa jabatan kepala desa di wilayah Indonesia lainnya, yang pada saat proses pembentukan UU 11/2006 juga ditetapkan untuk waktu 6 (enam) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004). Artinya, pembentuk undang-undang beserta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan UU 11/2006 sejak awal memiliki kesepakatan dan pandangan bahwa masa jabatan keuchik di Provinsi Aceh adalah sama dengan masa jabatan para kepala desa di wilayah Indonesia lainnya sebagaimana diatur dalam UU 32/2004. Hal demikian menjadikan pikiran logis (logical thinking) bahwa ketika undang-undang yang mengatur tentang desa merubah masa jabatan kepala desa, maka seyogianya masa jabatan keuchik di Provinsi Aceh juga berubah untuk mengikuti ketentuan masa jabatan yang baru sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur tentang desa. 4. Bahwa kedua, terkait dengan UU 11/2006, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIV/2016 memberikan pemaknaan yang mengubah norma pasal dalam UU 11/2006 secara langsung dan tidak menyerahkan kewenangan pengubahan itu kepada pembentuk undang-undang. Dalam amar Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan Pasal 67 ayat (2) huruf g yang menyatakan “Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Artinya, meskipun UU 11/2006 mengatur pemerintahan daerah di Provinsi Aceh yang di dalamnya terdapat kekhususan untuk sejumlah hal, namun dengan pemaknaan dalam Putusan tersebut, 79 Mahkamah menegaskan kewenangannya untuk memberikan pemaknaan yang secara langsung mengubah norma pasal dalam UU 11/2006. Dalam Putusan Mahkamah tersebut, hal demikian dilakukan untuk menjaga hak konstitusional warga negara -in casu Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, akan menjadi konsisten apabila Mahkamah dalam perkara a quo juga secara langsung memberikan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon untuk menjaga hak konstitusional para Pemohon atas persamaan dalam masa jabatan keuchik agar tetap sama dengan kepala desa di wilayah Indonesia lainnya. 5. Bahwa ketiga, Mahkamah pernah memutus perkara pengujian norma undang- undang yang terkait dengan masa jabatan kepala desa, yakni Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024) melalui Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024. Dalam amar Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-XXII/2024 menunjukan bahwa berkaitan dengan ketentuan masa jabatan kepala desa, Mahkamah secara langsung memberikan pemaknaan dan tidak memilih untuk menyerahkan perubahan norma pasal a quo kepada pembentuk undang- undang sesuai kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, sekali lagi akan menjadi konsisten apabila Mahkamah dalam perkara a quo juga langsung memberikan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. 6. Bahwa keempat, berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan fakta persidangan dalam perkara a quo, terdapat alat bukti berupa surat-surat yang dibuat oleh DPR Aceh (DPRA), Pemerintah Provinsi Aceh, dan Kementerian Dalam Negeri terkait keberlakuan UU 3/2024. Secara kronologis alat bukti surat tersebut dapat diterangkan sebagai berikut: 6.1) Surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 100.3.5.5/2625/SJ, bertanggal 5 Juni Tahun 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan 80 Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditujukan kepada Gubernur, selain DKI Jakarta, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. Adresat surat Kementerian Dalam Negeri tersebut termasuk Gubernur Provinsi Aceh serta para Bupati/Walikota se- Provinsi Aceh, karena tidak terdapat pengecualian terhadap Gubernur dan para kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh [vide Bukti P- 19]. 6.2) Surat DPRA bernomor 161/1377, bertanggal 7 Agustus 2024, perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh sebagai tanggapan terhadap surat dari para Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. Pada angka 1 surat tersebut dinyatakan bahwa DPRA tidak berkeberatan apabila UU 3/2024 diberlakukan sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang- undangan [vide Bukti P-11]. 6.3) Surat Gubernur Provinsi Aceh bernomor 400.14.1.3/115532, bertanggal 23 September 2024, perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Pada angka 2 surat tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh pada prinsipnya juga tidak keberatan dengan pemberlakukan UU 3/2024 sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti P-12]. 6.4) Surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 100.3.5.5/6349/SJ, bertanggal 26 November 2024, perihal penegasan atas pemberlakukan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam surat ini secara jelas dinyatakan bahwa Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ merupakan kebijakan yang dimaksudkan juga berlaku bagi Pemerintah Aceh, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah Pemerintah Aceh [vide Bukti P-13]. 6.5) Surat Pemerintah Aceh bernomor 100.3/18623, bertanggal 27 Desember 2024, perihal penegasan atas pemberlakukan UU Nomor 3 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditujukan kepada para Pj. Bupati/Pj. Walikota se-Aceh, yang menyatakan surat ini dapat dipedomani sesuai ketentuan yang berlaku [vide Bukti P-22]. Berdasarkan bukti surat-surat tersebut di atas, yang diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam persidangan oleh kuasa Presiden, kuasa DPRA dan kuasa Pemerintah Provinsi Aceh, dan kuasa DPRA tidak menolak pemberlakukan ketentuan UU 3/2024 terkait masa jabatan keuchik. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan bahwa ketentuan UU 3/2024 (terkait masa jabatan kepala desa) juga diberlakukan untuk Provinsi Aceh [vide Risalah Sidang Perkara 40/PUU-XXIII/2025, bertanggal 30 Juni 2025, halaman 19-21]. 7. Bahwa kelima, terkait dengan prosedur untuk perubahan UU 11/2006 vide Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, yakni adanya pertimbangan DPRA, menurut saya, meskipun yang terikat ketentuan tersebut adalah pembentuk undang-undang, namun dalam konteks persidangan perkara a quo, Mahkamah juga meminta keterangan DPRA, bahkan ditambah dengan Pemerintah Provinsi Aceh, sebagai pihak terkait. Permintaan keterangan demikian dapat disejajarkan dengan pertimbangan vide Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006. Artinya, dalam konteks substansi Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, Mahkamah juga telah memenuhi substansi ketentuan Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, sekaligus menerapkan asas “ audi et alteram partem” terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam perkara a quo. 8. Bahwa keenam, putusan Mahkamah menolak permohonan para Pemohon menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, setidaknya secara potensial, akibat tidak bisa langsung mendapatkan prinsip persamaan perlakuan dihadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta prinsip kepastian hukum yang adil terkait haknya untuk menjabat sebagai keuchik lebih lama 2 (dua) tahun sehubungan dengan dirubahnya masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dalam UU 3/2024. Dengan Putusan Mahkamah yang menolak permohonan para Pemohon, hal demikian menyebabkan para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya atas masa jabatan yang sama sebagaimana para kepala desa di wilayah Indonesia lainnya ketika masa jabatan para Pemohon vide Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 82 telah berakhir, sementara perubahan atas ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 belum dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Keadaan demikian dapat terjadi karena meskipun perubahan atas UU 11/2006 telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prolegnas Tahun 2025-2029, namun tidak termasuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta tidak terdapat kejelasan dan kepastian kapan RUU perubahan atas UU 11/2011 tersebut akan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dan selanjunya dibahas. Sementara masa jabatan 6 (enam) tahun para Pemohon akan berakhir dalam waktu tidak lebih dari satu tahun lagi. 9. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, saya berpendapat bahwa untuk memastikan terjaganya hak konstitusional para Pemohon serta para keuchik atau kepala desa lainnya yang sama dengan para Pemohon di Provinsi Aceh, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon 83 dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra