Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 46 “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I menerangkan sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara yang aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi. Selain itu, Pemohon I juga merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon II menerangkan sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada bidang studi Hukum Tata Negara yang aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi. Selain itu, Pemohon II juga merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon III merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara yang selama menjadi mahasiswa pemohon merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan pengkajian, riset dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi. Selain itu, Pemohon III juga merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki konsentrasi pada bidang studi Hukum Administrasi Negara yang aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar. Selain itu, Pemohon IV juga merupakan pemilih 47 yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maupun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Pemohon V merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang aktif dalam kegiatan kajian, kepenulisan dan perdebatan hukum yang berhubungan dengan demokrasi serta aktif mengikuti perkembangan demokrasi dengan berpartisipasi pada seminar. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menganggap berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 mengganggu sistem perwakilan yang telah tercipta melalui proses pemilihan umum. Kedaulatan para Pemohon sebagai pemilih terancam sebab campur dan intervensi partai politik mengurangi independensi “Wakil yang telah dipilih” dalam menyalurkan suara rakyat dari dapilnya masing-masing sehingga tidak secara keseluruhan aspirasi dapat terserap sebab tidak secara keseluruhan sejalan dengan kehendak partai politik. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabka