Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), selanjutnya disebut UU 17/2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), selanjutnya disebut UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 69 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 70 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 347 ayat (1) dan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014: (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan: b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan Pasal 229 UU 17/2014: Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017: (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017: (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin, antara lain Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 71 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Pemohon I berprofesi sebagai Advokat, sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta [vide Bukti P-6]. Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak pilih (voter) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8]; 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menggangap norma Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Pasal a quo yang pada pokoknya mengatur tentang persetujuan dari tiap-tiap fraksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) telah secara aktual dan potensial melanggar hak Pemohon I dan Pemohon II. Secara aktual, dalam praktik selama ini persetujuan terhadap suatu RUU hanya diberikan oleh fraksi (bukan per individu anggota DPR) karena anggapan bahwa suara fraksi sudah cukup mewakili anggota DPR yang ikut didalamnya. Menurut Pemohon, UU 17/2014 seharusnya tidak memberikan kewenangan untuk melakukan persetujuan kepada fraksi, melainkan harus dilakukan voting one man one vote (setiap anggota DPR menyampaikan pendapat secara independen); b. Terdapat frasa ”yang diminta oleh pimpinan rapat” yang bersifat diskresioner, artinya anggota DPR tidak otomatis mendapat kesempatan menyampaikan suara kecuali diminta. Hal ini mengurangi transparansi dan partisipasi, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II telah terlanggar hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai pemegang kedaulatan, karena DPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang utuh, melainkan sekadar kumpulan fraksi yang mengambil keputusan secara elitis. Secara potensial, suara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih tidak akan tercermin dan tidak terwakili secara langsung dalam pengambilan keputusan di DPR karena suara anggota DPR dikerdilkan oleh mekansime fraksi yang notabene berasal dari partai politik sehingga cenderung mewakili kebijakan partai politik. Praktik dimana persetujuan atau penolakan terhadap RUU cukup dinyatakan oleh fraksi bahkan tanpa dimintakan konfirmasi satu per satu kepada anggota DPR, telah menghilangkan makna representasi langsung antara rakyat dan wakilnya; 72 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengan