Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 115 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 116 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 3H ayat (2) UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan. Pasal 3X ayat (1) UU BUMN Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan. 117 Pasal 4B UU BUMN Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Pasal 9G UU BUMN Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 ayat (5) UU BUMN Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Penjelasan Pasal 4B UU BUMN Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan. Penjelasan Pasal 9G UU BUMN Tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon terdiri atas Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4], yang pada posisi mendapatkan manfaat dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk BUMN/Danantara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 3AA ayat (2), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025 yang memisahkan keuntungan dan kerugian Danantara/BUMN dari keuntungan dan kerugaian negara serta tidak mengkategorikan penyelenggara atau pejabat Danantara/BUMN sebagai penyelenggara negara, menurut para Pemohon membuka celah peluang adanya praktik korupsi maupun penyelewengan serta menciptakan ketidakpastian hukum. Karena, pasal-pasal tersebut mengakibatkan penerapan hukum yang berbeda terhadap kualifikasi yang sebetulnya sama, yakni sebagai entitas negara yang dalam hal ini sebagai 118 entitas bisnis dalam mencari keuntungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakpastian hukum tersebut pada akhirnya berakibat pada kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk membiayai pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 semakin dipangkas bahkan berpotensi mengalir kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga hak konstitusional para Pemohon sebagai mahasiswa sebagaiman dijamin dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 dirugikan. Oleh karena itu, jika pasal-pasal tersebut ditafsirkan ulang maka BUMN/Danantara akan mendapatkan keutungan yang digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya seb