Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 37 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 38 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: 39 Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Pasal 72 huruf d UU 17/2014 DPR bertugas: d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR. (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan melalui rapat paripurna DPR. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang aktif sebagai pengurus dan peneliti Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) dan selalu terlibat dalam kegiatan advokasi isu-isu ketatanegaraan. Pemohon I dan Pemohon II juga aktif membuat karya tulis mengenai isu-isu fungsi pengawasan oleh DPR dan tatanan lembaga negara yang demokratis; 4. Bahwa sebagai generasi muda yang memiliki perhatian besar, keterlibatan aktif dan kepentingan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemohon I dan Pemohon II menganggap memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung, serta mengalami kerugian langsung maupun potensial akibat diberlakukannya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam anggapan Pemohon I dan Pemohon II, norma-norma a quo telah mengancam independensi lembaga negara karena kewenangan DPR yang sangat dominan; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih, dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif 40 Tahun 2024. Sebagai warga negara yang secara hakiki diwakili aspirasinya oleh DPR, para Pemohon menganggap memiliki kepentingan hukum yang kuat untuk mempermasalahkan kewenangan eksesif DPR yang berpotensi mengancam tatanan demokrasi di Indonesia; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014 telah menyebabkan kerugian hak konstitusional secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial. Pemaknaan secara menyimpang terhadap norma-norma mengenai fungsi pengawasan dan wewenang DPR dalam pengisian jabatan pejabat lembaga negara telah terjadi secara nyata terhadap Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022, dan dalam batas penalaran yang wajar potensial akan semakin sering terjadi dengan diberlakukannya Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Hal demikian menurut anggapan Pemohon I dan Pemohon II sangat mengancam dan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memeroleh jaminan dan kepastian hukum akan penyelenggaraan lembaga negara yang independen; 7. Bahwa kerugian hak konsitusional Pemohon I dan Pemohon II baik secara aktual maupun potensial memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3), Pasal 72 huruf d, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014, yang kerugian dimaksud tidak akan terjadi atau tidak lagi akan terjadi jika permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah. [3.6] M