Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 29 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 30 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa “dapat” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 96 Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum pada beberapa universitas [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Selain itu, para Pemohon juga merupakan peneliti pada bidang hukum dan telah menulis dalam jurnal universitas [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8]; 31 4. Bahwa para Pemohon menjelaskan terhalang haknya untuk mendapatkan kepastian hukum terkait informasi berupa penjelasan rancangan undang- undang oleh pembentuk undang-undang, karena ketentuan pasal a quo memberikan pilihan kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan atau tidak memberikan penjelasan suatu rancangan undang-undang. Hal tersebut menurut para Pemohon menghalangi haknya sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembentukan rancangan undang-undang. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan mahasiswa pada Fakultas Hukum di beberapa universitas [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] yang telah menerbitkan tulisan pada jurnal universitas mengenai bidang hukum [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8]; [3.6.2] Bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan kedudukan hukum disertai dengan bukti yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu terhalanginya hak para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Mei 2025, hlm. 13, hlm. 17 dan hlm. 19]. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, para Pemohon hanya menambahkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 berupa fotokopi tulisan dan sertifikat kegiatan, dan Bukti P-17 berupa print out dokumen aspirasi terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); [3.6.3] Bahwa berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-17 tersebut, para Pemohon hanya memberikan bukti tulisan dan sertifikat kegiatan yang memperlihatkan Pemohon sebagai pembicara serta print out pengajuan aspirasi pada Rancangan KUHAP tanpa keterangan yang jelas mengenai alamat dikirimkannya surat pengajuan aspirasi tersebut; 32 [3.6.4] Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang para Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum, sebagaimana nasihat Mahkamah pada sidang Pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, maka pada saat perbaikan permohonan, para Pemohon selain memperkuat uraian kedudukan hukum yang menjelaskan sebagai pihak yang telah berpartispasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan dan terhalang dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 seharusnya disertai dengan bukti. Namun, para Pemohon hanya memberikan bukti tambahan, berupa fotokopi tulisan pada jurnal universitas dan sertifikat kegiatan sebagai pembicara yang bu