Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 21 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) yang menyatakan: Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 (1) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari: a. … b. Hakim Ad-Hoc; c. … dst. Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 (1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dam Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. … b. … c. … 22 d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; e. … dst 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diangkat untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2021 dan akan berusia 62 tahun pada tanggal 14 Desember 2025 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4]; 3. Bahwa Pemohon menguraikan mempunyai hak konstitusional untuk bebas dari diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 60 ayat (1) huruf b dan Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2004 karena penyebutan hakim ad hoc dan batas usia pensiun usia 62 tahun menyebabkan Pemohon tidak mendapat hak-hak yang sama dengan hakim ASN/Umum serta Pemohon tidak dapat melaksanakan masa tugas 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun untuk menjabat sebagai hakim ad hoc PHI. Adanya ketentuan usia pensiun 62 tahun bagi hakim ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri telah menghalangi hak Pemohon untuk mengabdi secara maksimal dan bekerja sesuai periode waktu jabatan yang diberikan sehingga terdapat 4 bulan masa kerja yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon yang berdampak pada kerugian material atas penghasilan yang seharusnya masih dapat diperoleh Pemohon; 5. Bahwa menurut Pemohon, kata “Ad Hoc” dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU 2/2004 seakan-akan bermakna hanya “sementara” sehingga dianggap sepele sebagaimana terlihat pada perbedaan kebijakan kenaikan tunjangan hakim pada November 2024 yang hanya diberikan kepada Hakim ASN/Umum sedangkan hakim ad hoc tidak diberikan kenaikan tunjangan hakim. Pemohon juga beranggapan bahwa terkait pemberhentian dengan hormat jabatan Hakim Ad Hoc PHI yang didasarkan pada ketentuan batas usia pensiun [Pasal 67 ayat (1) huruf d UU 2/2002] menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya 23 ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004 yang memberikan hak bagi Hakim Ad Hoc PHI untuk menjalankan tugas pada jabatan tersebut selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali periode masa jabatan. Selain itu, terdapat perbedaan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat pada jabatan hakim ad hoc antara hakim ad hoc PHI dibandingkan dengan hakim ad hoc lain terkait usia pensiun. Pemberlakuan ketentuan ini, telah merenggut hak dan martabat Pemohon sebagai hakim, mengakibatkan hilangnya pengakuan hakim yang ahli dan profesional, hilangnya jaminan kesejahteraan yang setara, serta diperlakukan secara diskriminatif dan tidak setara dalam melaksanakan tugas jabatan hakim dalam kerja sehari-hari. Ketentuan yang demikian menurut Pemohon bertentangan dengan