Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang- wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum; Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Pemohon mempunyai sikap batin yang sama dengan pertimbangan hukum poin 3.11 dan 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang mana Pemohon saat menjadi Terdakwa melalui Penasehat Hukum sudah meminta agar di hadirkan Korban namun demikian apalah daya Pemohon sebagai masyarakat secara individu pencari keadilan berhadapan dengan negara dalam hal ini yang bermanivestasi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara, tentu Pemohon adalah individu yang lemah yang menjadi proses hukum acara pidana khususnya pada persidangan tingkat pertama hal ini tentu tidak sejalan dengan Konsep Negara Hukum dan Jaminan, kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1). 20. Bahwa dengan demikian, pemaknaan yang benar konstitusional atas ketentuan Penjelasan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pemaknaan yang menyatakan dengan tegas bahwa Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama. Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 menjadi inkonstitusional jika di maknai secara tidak benar. 21. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara mempunyai jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama dimata hukum, dan Pemohon tidak ingin hak konstitusi Pemohon di langgar oleh ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981. 22. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan 20 dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, jika Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 dilakukan tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya; 23. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981, merugikan Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 160 ayat (1) huruf b UU No 8/1981 menjadi inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai “Korban wajib diperiksa pada tahapan penyidikan dan persidangan tingkat pertama”. 24. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin… dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang; 25. Bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merupakan pasal yang dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap Pemohon dan juga Kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan membuka celah di salah tafsirkan yang dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 26. Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 melahirkan ketidakpastian hukum dikemudian hari jika tidak ditafsirkan dengan baik; 27. Bahwa Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merugikan Pemohon, karena: a. Pemohon telah di putus bersalah oleh putusan pengadilan dan telah menjalani masa hukuman. 21 b. Bahwa Korban tidak pernah dimintakan keterangannya dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan, sedangkan Pasal 372 KUHP merupakan delik aduan dimana jenis tindak pidana yang syarat utamanya membutuhkan pengaduan dari pihak yang dirugikan /korban agar kasus bisa diproses lebih lanjut, namun Korban tidak pernah dimintakan keterangan/kesaksiannya, sedangkan Pemohon tetap diproses dan dihukum pidana, hal ini tentu mencederai hak konstitusi Pemohon untuk diperlakukan dengan adil dihadapan hukum. c. Bahwa oleh karena jaminan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon terciderai secara konstitusi, hal tersebut yaitu hak Pemohon merupakan suatu penghormatan hak asasi manusia, karena Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, sehingga Pemohon khawatir ada warga Negara Indonesia yang lain yang mengalami kerugian yang sama di Indonesia mengalami hal yang serupa, sehingga kami perlu untuk melakukan pengujian Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 “karena telah mencederai konstitusi” bagi Pemohon; 28. Bahwa untuk melindungi konstitusi Pemohon agar tidak dilanggar dan melahirkan adanya jaminan ketidakpastian hukum dan keadilan, maka Pemohon dalam menguji Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dan pelanggaran konstitusi Pemohon. Mahkamah perlu memberikan penegasan dan pemaknaan terhadap norma ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981. Penegasan norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 dimaksud diperlukan dikarenakan norma tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Terlebih, norma Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merupakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda. Berlakunya Pasal 160 ayat (1) huruf b UU Nomor 8/1981 merupakan permasalahan konstitusional norma 29. Merujuk kepada Teori Kewenangan, pada dasarnya, wewenang (authority) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Wewenang berkaitan dengan jabatan, Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, pengertian wewenang 22 merupakan konsep dari Hukum Tata Negara. Kewenangan Atribusi adalah, pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang. Bahwa teori kewenangan khususnya tentang kewenangan atribusi tidak secara bebas dan absolut namun kewenangan itu tentu ada batasnya, begitu pula dengan kewenangan Hakim Pengadilan baik judex factie dan judex juris tempat dimana Pemohon diwaktu yang lampau dijatuhi hukuman pemidanaan, bahwa Kewenangan Hakim di bawah lembaga Mahkamah Agung lahir dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No 48/2009) yang terbaru dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya ada di Indonesia, kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara juga merupakan kewenangan atribusi diantaranya berdasarkan konsiderasi UU Nomor 48/2009 huruf a: bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyeleng