Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 18 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 19 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan swasta; 2. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 62 UU 13/2003, yang menyatakan sebagai berikut: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” 3. Bahwa Pemohon menjelaskan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa berlakunya norma pasal yang dimohonkan a quo berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon di kemudian hari mengingat masih banyak perusahaan yang secara sengaja menciptakan kondisi kerja yang tidak nyaman terhadap karyawan yang akan atau ingin dilakukan pemutusan hubungan kerja, antara lain, memberikan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian, membebankan pekerjaan yang melebihi kapasitas, atau memindahkan ke posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga berpotensi menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan, penurunan motivasi kerja, tekanan psikologis, kehilangan fokus, serta tidak dapat memberikan kinerja secara optimal. Pada akhirnya hal tersebut dapat mendorong Pemohon untuk mengundurkan diri (resign) dari pekerjaan dan menghadapkan Pemohon pada kewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upah hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 20 Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [vide Bukti P-1]. Berlakunya norma Pasal 62 UU 13/2003 dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai karyawan swasta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada sebuah perusahaan swasta. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca norma Pasal 62 UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya serta menyandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa dirinya adalah karyawan swasta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) [vide Bukti P-4], menurut Mahkamah, norma Pasal 62 UU 13/2003 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan kerja dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, in casu kewajiban bagi pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Sehingga, pihak yang dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal a quo, antara lain, adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Penawaran Kerja No: 012/OL-HRSKI/V/2025, bertanggal 22 Mei 2025 [vide Bukti P-4], Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti yang diajukan tersebut dikeluarkan oleh PT Sinergi Kreasi Indonusa yang beralamat di Kota Tangerang, Banten yang pada pokoknya berisi penawaran kepada Pemohon untuk menjadi staff legal di PT Sinergi Kreasi Indonusa berikut informasi gaji yang diberikan, namun dalam surat penawaran kerja dimaksud tidak terdapat tanda tangan yang dibubuhkan baik oleh pihak yang membuat penawaran (PT Sinergi Kreasi Indonusa) maupun pihak yang menyetujui surat penawaran kerja tersebut