Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan 43 konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) yang tidak dilakukan perubahan dan Pasal 5 ayat (3) UU 11/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 44 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024: “(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 7 UU 11/2008: 45 “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi bernama Voice Law.id yang merupakan organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah; 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga menyebut dirinya sebagai pemilik aset digital yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan aset digitalnya masing-masing yaitu bukti P-10 (Pemohon I), bukti P-11 (Pemohon II), dan bukti P-12 (Pemohon III); 5. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah adanya kekosongan norma yang menyebabkan pemilik aset digital selaku pemilik sah sekaligus calon pewaris atas aset digital, tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak mereka atas aset digitalnya; Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus pemilik aset kripto (cryptocurrency) untuk Pemohon I dan pemilik uang elektronik (e-money) untuk Pemohon II serta Pemohon III, telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut bersifat spesifik dan aktual yang disebabkan karena hak konstitusionalnya berkenaan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum menurut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak terpenuhi karena adanya kekosongan hukum pengaturan aset digital. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 5 ayat (3) UU 46 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 7 UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan