Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap Undang-Undang 63 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 64 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal sebagai berikut: Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009, yakni sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”; Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo. Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021, yakni sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun kepentingan umum”. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon masing-masing merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dan juga merupakan mahasiswa aktif dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda. Pemohon I dan Pemohon II merupakan mahasiswa fakultas hukum strata-1, yang memiliki cita-cita menjadi advokat. Adapun Pemohon III adalah mahasiswa magister hukum atau strata-2, yang telah menyelesaikan 65 pendidikan profesi advokat dan telah lulus ujian profesi advokat. Selain itu, Pemohon III sedang magang advokat pada LBH Jakarta. 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” dalam praktiknya sering terjadi ketidaksepahaman diantara para pihak yang bersengketa, sehingga tidak jarang salah satu pihak memiliki posisi yang dominan dibandingkan dengan pihak lainnya. 5. Bahwa dalam implementasinya, ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” tidak memiliki indikator hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata, sehingga ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU a quo bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan tidak terwujudnya tujuan dari kekuasaan kehakiman. 6. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU 48/2009 sepanjang frasa “atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”, merugikan atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan para Pemohon yang merupakan mahasiswa fakultas hukum berkewarganegaraan Indonesia dan bercita-cita menjadi advokat, ketika menghadapi persoalan hukum perdata, tidak mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. 7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 jo Pasal 18 ayat (2) UU 11/2021 sepanjang frasa “maupun di luar pengadilan” bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal-pasal a quo memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam wilayah hukum perdata untuk menyelesaiakan sengketa perdata di luar pengadilan secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak berdasarkan hukum acara. Dengan tidak adanya hukum acara, maka akan terjadi ketimpangan posisi antara JPN dengan masyarakat. Dalam hal ini para